loading...
Loading...
Sekretaris DPC Gerindra Sragen, Lulik Agus didampingi tim BPN Prabowo-Sandi Sragen saat menunjukkan foto Bupati Sragen pose satu jari seusai melapor ke Bawaslu, Selasa (2/4/2019). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM- Mencuatnya kasus foto Bupati Sragen dengan pose satu jari saat acara wayangan di Bawaslu, menuai komentar pedas dari kubu relawan Prabowo-Sandi Sragen. Mereka memandang tindakan bupati itu menunjukkan ketidaknetralan dan melecehkan institusi Bawaslu.

Tanggapan itu disampaikan Ketua Harian Relawan Prabowo-Sansi dari AMM (Aliansi Masyarakat Madani) Sragen, Eko Wijiyono. Kepada wartawan, ia mengatakan tindakan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati berpose satu jari itu di acara Panwas menunjukkan bupati seolah melecehkan lembaga pengawas pemilum.

Karenanya ia meminta Bawaslu berani tegas memproses kasus yang sudah dilaporkan ke Bawaslu itu. 

“Kalau Bawaslu enggak berani, membubarkan diri saja. Karena tindakan pose satu jari seorang pimpinan daerah itu sudah menunjukkan dia tidak adil,” katanya Kamis (4/4/2019).

Eko juga mempertanyakan Bawaslu yang menurutnya hanya berani tegas pada paslon nomor urut 02. Ia juga memandang pengerahan PNS dan siswa di kunjungan Jokowi Rabu (3/4/2018) saat hari libur nasional, sudah menyalahi aturan.

“Kalau Bawaslu juga ndak berani menindak, lebih baik Sragen tanpa pengawas pemilu saja,” kata dia.

Eko Wijiyono. Foto/Istimewa

Sementara, Ketua PA 212 Sragen, Isnaini menyampaikan pernyataan sikap melalui rilis resminya. Ia menyampaikan bahwa tidak ada pengerahan massa atau penghadangan massa terhadap Jokowi yang mana isu sempat berkembang.

Ia menengarai itu bisa saja dihembuskan oleh pihak tertentu dalam rangka mengadu domba warga Sragen. 

“Tidak ada pengerahan massa secara struktural pose dua jari terhadap relawan ataupun masyarakat. Kalaupun relawan atau rakyat mau melakukan, bukan atas nama PA 212 Sragen,” paparnya.

Mewakili PA 212, pihaknya menentang keras atas dilibatkannya para siswa dan ASN dalam kegiatan kunjungan Presiden ke Sragen. Karena apapun itu bungkusnya, ia memandang itu tetap bermuatan politis.

“Kami meminta kepada seluruh pejabat daerah dari Lurah sampai bupati, polisi,kejaksaan, TNI untuk bersikap netral dalam pemilu 2019 agar tercipta rasa keadilan,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya menegaskan selama ini Bawaslu selalu berusaha memposisikan netral. Terkait laporan dugaan pelanggaran, pihaknya selalu menerima dan menindaklanjuti sesuai ketentuannya.

“Sesuai ketentuan kalau dalam 3 hari terpenuhi syarat formil materiil, akan langsung dilakukan kajian,” paparnya.

Sementara terkait kasus pose satu jari bupati, Kamis (4/4/2019) pihaknya sudah menerima pengajuan saksi dari pelapor. Kelanjutannya masih menunggu koordinasi. 

Sementara, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengaku siap mengikuti prosedur. Jika Bawaslu memintanya untuk klarifikasi, pihaknya pun siap untuk diklarifikasi terkait pose fotonya mengacungkan satu jari itu.

Namun ia menegaskan tak ada niatan untuk kampanye terkait foto posenya yang mengacungkan satu jari telunjuk di acara wayangan Bawaslu itu.

“Saya siap menjelaskan kenapa sih saya berpose dengan menunjuk seperti itu. Bahwa memang tidak ada niat untuk kampanye. Kalau saya ingin berkampanye saya pasti tidak akan melakukan di tempat acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu,” paparnya kepada wartawan. 

Ia mengatakan pose mengacungkan sayu jari itu ia lakukan karena saat sesi foto bersama Bawaslu, di sesi kedua fotorgafer meminta untuk gaya bebas.

“Ya namanya gaya bebas. Ya ada yang pose begini (mengepal), begini (menunjuk). Namanya bebas kan. Tapi yang jelas tidak ada niatan saya untuk kampanye,” tandas Yuni. Wardoyo

 

Baca Juga :  Bupati Sragen Ungkap Ada PNS di Sragen Pakai Cadar. Imbau Agar Tak Foto Selfie! 
Loading...