loading...

JAKARTA, Joglosemarnews.com – Pertemuan Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Jokowi membikin kehebohan politik dan membuka kemungkinan perubahan peta koalisi.

Berbagai spekulasi bermunculan, termasuk kemungkinan PAN akan berbelok arah merapat ke pemerintah.

Di luar itu, yang juga menarik adalah nasib people power yang diserukan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais. Bagaimana nasib people power versi Amien Rais kalau di tubuh PAN sendiri sudah terjadi friksi?

Loading...

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, merujuk pada teori sosial, maka people power terjadi jika memenuhi unsur tertentu baik faktor obyektif dan subyektif.

Faktor obyektif terjadi jika ada kesenjangan kemiskinan yang begitu lebar, pemerintahan korupsi, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan otoriter penguasa.

“Dan itu pun masih belum cukup sebab kadang-kadang ditambah lagi faktor eksternal, adanya kondisi krisis ekonomi,” kata Karyono dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca Juga :  Pelaku Bom Kenakan Jaket Ojok, Ini Respon Gojek

Sementara faktor subjektif, menurut dia, yakni munculnya aktor-aktor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perubahan.

“Sehingga kalau syarat itu dipenuhi maka gerakan massa yang disebut dengan people power akan terjadi,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai tidak tepat jika terjadi gerakan massa yang kecewa dengan hasil pemilihan umum lalu dinamakan people power.

“Itu bukan people power. Itu people ngamuk. Emosional,” kata Karyono.

Sementara, pengamat politik, Ray Rangkuti menilai masih jauh kemungkinan PAN akan bergabung ke dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin.

Hal tersebut menyikapi pernyataan elite PAN Bara Hasibuan terkait keakraban Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang akrab dengan Jokowi saat di Istana Negara.

Bara Hasibuan sebelumnya mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi partanya berada di koalisi Adil Makmur.

Baca Juga :  Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Luhut: Menolak Orang Baik Masuk Justru Perlu Dipertanyakan

“Sekalipun ada pernyataan yang menyebut kemungkinan PAN akan gabung ke koalisi Jokowi, rasanya hal itu masih jauh dari penjajakan,” ujar Ray Rangkuti, Jumat (26/4/2019).

Menurut Ray Rangkuti, makna dari pertemuan menjadi isyarat bahwa PAN tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi.

Sekalipun dalam Pilpres 2019 PAN tidak menjadi bagian dari koalisi Jokowi.

“Tapi silaturrahmi politik seperti ini harus tetap dilakukan guna lebih mendinginkan suasana,” jelas Ray Rangkuti.

Selain itu, isyarat bahwa PAN tidak terlibat serta dalam arus isu people power yang disebabkan adanya dugaan kecurangan pemilu.

Ray Rangkuti memprediksi persaingan pemilu telah selesai pada tanggal 17 April yang lalu. Saat ini semua pihak harus kembali berangkulan sebagai anak bangsa.

“Soal hasil diserahkan kepada KPU untuk dihitung dengan seksama. Tentu saja tanpa menafikan akan kemungkinan terjadinya kecurangan di sana sini,” kata dia.

Baca Juga :  Didatangi Tokoh Koalisi Masyarakat Sipil Soal Perpu KPK, Mahfud Md: Posisi Saya Dilematis

“Apa implikasi dari pertemuan ini? Ke luar koalisi adil dan makmur, pertemuan ini menyejukkan,” kata Ray lagi.

Pertemuan tersebut, menurutnya tentu akan berdampak pada semangat untuk menggugat hasil pemilu.

Akan sulit bagi BPN melakukan gugatan hasil pemilu jika salah satu partai dalam koalisi justru memberi isyarat bahwa pemilu tidak memiliki persoalan besar.

Kampanye pemilu curang yang dikampanyekan dalam beberapa Minggu ini seperti kehilangan gregetnya menurut Ray, ketika salah satu partai justru mulai memperlihatkan sikap menerima prosesnya.

“Saat yang sama, PKS juga terlihat tidak terlalu menonjol dalam hal menggugat hasil Pemilu. Lalu dengan perkembangan situasi ini, nasib people power nampaknya akan berat terjadi. Sebab, bagaimanapun no people no power,” kata Ray Rangkuti.

www.tribunnews.com

Loading...