loading...
Loading...
Ilustrasi | joglosemarnews.com

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM-Hukuman penjara plus denda mengancam pelaku tindak pidana money politics dalam Pemilu 2019. Selain itu PNS atau ASN yang terbukti tidak netral tak luput pula dari ancaman hukuman.

“Regulasinya sangat jelas dalam Undang-undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017,” tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Ali Mahbub didampingi Komisioner Joko Wuryantoro, Jumat (12/4/2019).

Baca Juga :  Kasus Narkoba di Wonogiri, Petugas Amankan Puluhan Pil Trihek

Khusus pelaku money politics, beber dia, jeratan pasalnya adalah pasal 521 juncto 280 ayat 1 huruf j atau pasal 523 ayat 1 juncto 280 ayat 1 huruf j UU Pemilu. Ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Baca Juga :  Tragis, Tukang Kayu Warga Wonogiri Ini Tewas Tertimpa Pohon Kelapa

Sedangkan untuk PNS yang tidak netral bisa diancam pasal 494 juncto 280 ayat 3 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ancaman hukumannya 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

Saat ini, Bawaslu Kabupaten Wonogiri tengah mengusut kasus yang berkait dengan money politics maupun ketidaknetralan PNS. Yakni kasus dugaan money politics oleh caleg Gerindra Lambang Purnomo dan caleg PAN Iskandar, serta dugaan ketidaknetralan PNS Camat Purwantoro Joko Susilo. Aris Arianto

Baca Juga :  Pemohon Kartu Kuning alias Pencaker Melonjak 80 Persen
Loading...