JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebagian besar vonis hakim ternyata masih membuat nyaman bagi para koruptor di tanah air.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, putusan hakim sepanjang 2018 rata-rata hanyalah selama 2 tahun 5 bulan.
Peneliti ICW Lalola Easter mengatakan penegakan hukum seharusnya menjadi salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi.
“Salah satunya melalui hukuman yang menjerakan terdakwa,” kata Easter dalam diskusi di Kantor Pusat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).
Dari data ICW itu, sebanyak 79 persen hakim memutus kategori ringan untuk 918 terdakwa di semua tingkat pengadilan.
Pengadilan Negeri (PN) tingkat pertama, menjadi titik paling banyak mengeluarkan putusan ringan, yakni 749 terdakwa (81,59 persen).
Sedangkan di tingkat banding atau yang diadili di Pengadilan Tinggi, putusan kategori ringan diberikan kepada 159 terdakwa (17,32 persen).
Sementara, putusan ringan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) pada putusan kasasi/peninjauan kembali (PK) diberikan ke 10 terdakwa.
Selain itu ada pula 180 putusan kategori sedang yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Putusan kategori sedang ini berkisar antara 4-10 tahun.
Easter mengatakan sebenarnya ada cara lain, selain vonis hukuman penjara, yang bisa membuat jera pelaku korupsi. Salah satunya adalah pemidanaan secara finansial, yakni dengan menjerat terdakwa lewat pidana tambahan uang pengganti dan kombinasi dakwaan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Easter menyayangkan langkah ini tidak diambil sebagian besar penegak hukum. “Dari temuan ICW, di tahun 2018 itu hanya ada tiga terdakwa yang didakwa, dituntut, dan diputus menggunakan UU TPPU,” ujarnya.
Atas dasar itu, Easter berharap temuan ICW ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem peradilan ke depan, khususnya pada penegak hukum.
