loading...
Loading...
tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut isu PAN merapat ke kubu pasangan calon nomor urut 01 Jokowi- Maruf Amin, adalah omong kosong.

Pernyataan mantan ketua MPR tersebut disampaikan dalam sebuah acara pembacaan pernyataan sikap terkait IT KPU yang bertajuk ‘Diduga Terlibat Manipulasi Suara Rakyat: KPU Tidak Layak Dipercaya’, yang digelar di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

“Itu omong kosong sama sekali, saya jamin (isu itu) omong kosong, tidak mungkin (PAN merapat),” tegas Amien Rais.

DPP PAN pun akan membahas sanksi terkait kader yang tak sejalan dengan mekanisme partai.

Diketahui, sederet kader PAN seperti Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan dan Bima Arya serta mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, mendukung capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin.

Padahal, PAN secara tegas mendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

“Ya kita lakukan pembahasan juga, dan saya kira nanti akan ada evaluasi,” kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Jalan Daksa 1, Selong, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Baca: Soal Gabung Koalisi Jokowi-Maruf, PAN Disebut-Sebut Lebih Berpeluang dari Demokrat, Ini Alasannya

Meski begitu, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi ini tak merinci sanksi apa yang akan diberikan kepada kadernya itu.

Namun, ia menyebut, pembahasan sanksi dan mekanismenya akan dibahas secara internal oleh PAN.

“Saya tidak akan menyampaikan itu terlebih dahulu, sampai kita membahas dan memutuskannya secara internal. Tapi itu ada dan dibahas, bagaimana bentuknya, apakah nanti ada sanksi, sanksi berupa peringatan, sampai yang berat,” beber Eddy Soeparno.

“Nanti kita bicarakan di internal, biarkan itu menjadi domainnya PAN membahas internal, dan pada saatnya kita akan sampaikan,” tambahnya.

Sebelumnya, isu PAN merapat ke kubu Jokowi-Maruf Amin berembus karena adanya pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden, beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Sebulan Erick Lakukan 6 Gebrakan, Yunarto Wijaya Pertanyakan Kinerja Rini Sumarno Sebelumnya    

Pertemuan itu pun langsung memunculkan spekulasi merapatnya PAN ke kubu petahana.

Bahkan, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Abdul Kadir Karding berani mempertanggungjawabkan ucapannya soal PAN minta ‘jatah’ kursi MPR ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Abdul Kadir Karding mengaku mendapatkan informasi itu dari pihak Istana. Bahwa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta Jokowi untuk mengamankan kursi MPR, saat keduanya melangsungkan pertemuan.

“Saya berani mempertanggungjawabkan bahwa memang Pak Zulkifli membisik Pak Jokowi, PAN meminta bagian untuk pimpinan MPR. Saya berani bertanggungjawab soal itu,” papar Abdul Kadir Karding di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).

Karding heran lantaran PAN enggan mengakui soal permintaan itu. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno membantah partainya melakukan lobi ke Jokowi untuk mendapatkan jatah pimpinan MPR.

Menurut Eddy Soeparno, partainya tidak pernah meminta apa pun kepada Jokowi.

“Kita tidak pernah minta apa-apa ke beliau,” cetus Eddy Soeparno saat dihubungi, Selasa (30/4/2019).

Lagipula, menurut Eddy, sangat tidak mungkin ketua umumnya, Zulkifli Hasan, melakukan lobi politik dalam acara kenegaraan.

“Rasanya tidak mungkin membahas hal yang strategis dan penting dalam forum kenegaraan dan dihadiri undangan banyak,” ucapnya.

“Saya tidak ngerti. Ini kan saya menyampaikan fakta yang saya dengar. Soal PAN menolak atau malu-malu, urusan PAN,” beber Abdul Kadir Karding menanggapi bantahan Eddy Soeparno.

“Niat saya baik supaya proses politik terbuka, dan betul-betul kita landaskan berdasarkan niat baik. Kalau mau bareng ayo bareng. Kalau tidak mau ya sudah, yang jelas,” tutur Abdul Kadir Karding.

Menurut Abdul Kadir Karding, menjadi keuntungan jika PAN bergabung ke koalisi Indonesia kerja.

Baca Juga :  Kisah Janda Muda Berkulit Putih nan Cantik, Pilih Jadi Wanita Panggilan Setelah Cerai, Tarifnya Rp 1,2 Juta, Tapi Bisa Gratis Asal...

Dengan begitu, koalisi partai politik pendukung Jokowi-Maruf Amin bertambah.

“Jumlah koalisinya jadi lebih besar,” cetusnya.

Sementara, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menyarankan koalisi Jokowi-Maruf Amin tidak perlu menggubris lobi dari PAN untuk ‘mengamankan’ kursi pimpinan MPR.

Apalagi jika melihat strategi politik PAN yang dua kali pemilihan presiden (Pilpres) mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi.

“Dulu juga yang mendorong PAN merapat ke koalisinya Jokowi, sekarang mau diulangi lagi. Lagi butuh minta-minta. Dia enggak butuh, ditinggalkan,” ujar Indria Samego yang juga Anggota Dewan Pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Selasa (30/4/2019).

Menurut Indria Samego, terlalu mahal bayaran yang harus diberikan Jokowi kepada PAN yang selama pilpres lalu mendukung dan berjuang untuk memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Posisi partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK), menurut dia, sudah sangat cukup dan kuat di parlemen untuk mengamankan segala program pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Apalagi jika melihat perolehan suara berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai-partai pendukung Jokowi-Maruf Amin sudah menjadi mayoritas di DPR RI untuk periode 2019-2024 mendatang.

Untuk itu, kembali Indria Samego menilai Jokowi-Maruf Amin tidak terlalu memerlukan kekuatan PAN untuk mengamankan kekuatan di parlemen.

“Jangan digubris saja. Berapa sih perolehan kursi PAN sekarang? Ketika sudah dalam koalisi Jokowi juga enggak jelas kesetiaannya. Masa Jokowi lupa?” tegas Indria Samego.

www.tribunnews.com

Loading...