loading...
Loading...
Endang Muryani. Foto/Wardoyo

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Tingginya warga yang belum teekover JKN menuai kritikan dari DPRD Karanganyar. Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani menyoroti 174.065 jiwa penduduk Karanganyar belum terkover JKN.

“Keluhan ini sering saya dengar, warga miskin belum punya BPJS kesehatan. Padahal mereka berhak dibiayai pemerintah. Kembali ke pendataan, Dinsos dan Dinkes perlu lebih cermat,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo menganggap pentingnya pencegahan sakit. Menurutnya itu akan mengurangi problem yang timbul dari pengelolaan JKN.

Baca Juga :  Angka Kemiskinan Masih 2 Digit, Bupati dan Pimpinan DPRD Karanganyar Malah Jor-joran Mobil Dinas Mewah. Bupati Pilih Rubicon Rp 2 Miliar, DPRD Toyota Fortuner

Mengenai selisih Rp 82 miliar pada penerimaan dan biaya pelayanan kesehatan tahun 2018, hal itu dapat diatasi melalui subsidi nasional program JKN.

Lebih lanjut dikatakan, APBD kabupaten tahun 2019 memasang anggaran Rp 14 miliar untuk integrasi dari Jamkesda ke BPJS kesehatan. Sebanyak 52.000 jiwa masuk PBI.

“Sampai April 2019 sudah terdaftar 48.000 jiwa. Ini sesuai rekomendasi Dinas Sosial. Akan dicek lagi secara faktual kondisi penerima,” katanya. Wardoyo

Baca Juga :  Pengadaan 177 Motor Dinas Baru Untuk Kades di Karanganyar Dinilai Mencurigakan. Pakar Hukum UNS Sebut Pemilihan Merek N Max Patut Dipertanyakan! 

 

Loading...