JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Ketua MUI Kecamatan Mojogedang Karanganyar Tolak People Power. Sebut Gerakan Inkonstitusional, Imbau Masyarakat Hormati Keputusan KPU 

Suhud. Foto/Wardoyo
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Ketua MUI Mojogedang, Suhud. Foto/Wardoyo

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Mencuatnya isu people power belakangan ini, memantik reaksi dari tokoh-tokoh agama di Karanganyar. Salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Mojogedang, Suhud menyatakan tegas menolak adanya gerakan people power.

Ditemui di kediamannya Dusun Bendungan RT 1/10, Desa Kaliboto, Mojogedang, orangtua dari bupati Karanganyar itu menyatakan dengan tegas menolak adanya people power.

Menurutnya, people power adalah gerakan yang inkonstitusional.

Baca Juga :  Gugatan Pemindahan TPS Oleh PT Menara Santosa, Pemdes Blulukan Colomadu Diputus Bersalah dan Wajib Ganti Rugi Rp 205 Juta

“Kami memandang gerakan people power inkonstitusional. Karenanya kami menolak,” paparnya Selasa (14/5/2019).

Sebaliknya, Suhud mengimbau dan mengajak semua elemen untuk bersabar dan menghormati proses yang sedang dijalankan oleh KPU. Menurutnya sudah sewajarnya semua pihak menunggu apapun keputusan KPU.

Baca Juga :  Terhantam Pandemi Covid-19,  Mata Trans Kehilangan Omset Rp 19 Miliar. Masih Bisa Bagikan CSR untuk Masyarakat

Sebab pelaksanaan Pemilu serentak sudah berjalan dengan damai, lancar, transparan dan demokratis.

“Kami berharap semua masyarakat utamanya di Kecamatan Mojogedang untuk bersabar dan menghormati apapun keputusan KPU nanti. Yang utama menjaga persatuan dan kesatuan,” tandasnya. Wardoyo