SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Sragen sudah selesai digelar dalam situasi relatif lancar. Namun perhelatan pesta demokrasi akbar memilih pemimpin negeri dan anggota DPRD lima tahunan itu menyisakan catatan hitam.
Catatan itu tak lain adalah proses Pemilu yang belum bisa lepas dari virus money politik. Bahkan, yang terjadi justru fenomena money politik atau politik transasksional dirasakan makin merajalela.
Fenomena jor-joran money politik itu terungkap dari kesaksian para warga dan tokoh masyarakat di berbagai penjuru Sragen. Hampir sebagian besar masyarakat pun sepakat menyebut bahwa hampir semua kontestan Pemilu, utamanya Pileg DPRD, DPR Provinsi dan DPR RI, yang kemudian terpilih, hampir dipastikan melakukan money politik.
“Ya memang faktanya seperti itu. Kalau mereka enggak selak batine (menyangkal secara batin) pasti mengakui kalau hampir semua Caleg yang terpilih, katakanlah 99 % mereka itu melakukan money politik. Apapun bentuknya. Dan itu fakta yang enggak bisa dibantah. Karena memang fenomena di lapangan itu (money politik) ibaratnya sudah membudaya. Masyarakat sendiri juga kadang nggak mau tahu, kalau nggak ada uangnya ya nggak mau nyoblos. Nerima pun, ditumpangi nominal yang lebih besar, kadang juga ngglebak (beralih pilihan). Memang sangat memprihatinkan sekali,” ujar Sugi, salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Kedawung kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (10/6/2019).
Ia mencontohkan untuk Pileg DPRD kabupaten, nominal tembakan yang beredar dari Caleg ke masyarakat di wilayahnya berkisar minimal Rp 50.000 hingga Rp 150.000. Pun dengan Caleg DPRD Provinsi dan RI, tembakan sejumlah Caleg yang jadi, juga berkisar antara Rp 50.000 sampai Rp 150.000.
Bahkan ada Caleg yang meraih suara signifikan tapi gagal terpilih, juga tak luput dari menyebar amplop tembakan.
“Kalau ada yang bilang enggak pakai duit, itu omong kosong. Faktanya seperti itu dan yang terjadi di lapangan memang begitu. Dan yang nggak nembak, ya kelakon memang nggak dapat suara,” ujarnya.
Jor-joran money politik juga diakui oleh Joko, warga Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang. Dari pengamatannya di lapangan saat Pemilu lalu, jor-joran tembakan memang cukup ramai dan makin besar.
Ia mencontohkan beberapa Caleg DPRD kabupaten yang mendapat suara signifikan di wilayahnya, rata-rata menyebar tembakan antara Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per orang. Sedangkan untuk DPRD provinsi dan RI, rata-rata tembakannya Rp 50.000 sampai Rp 100.000.
“Bahkan ada yang sistem paketan. Misal salah satu Caleg di DPRD yang nembak Rp 200.000 tapi untuk satu paket dari kabupaten sampai RI. Uang itu untuk nembak dia sendiri, untuk tandemnya yang nyaleg provinsi dan untuk DPR RI. Itu belum dari Caleg lain. Akhirnya nanti dibagi suaranya. Misal satu keluarga ada tiga orang, ya dibagi-bagi milihnya. Jadi kemarin itu satu orang bisa sampai nerima Rp 400.000 sampai Rp 500.000 ,” tuturnya.
Tak hanya Caleg abangan, praktik money politik itu menurutnya juga dilakukan oleh Caleg yang berangkat dari partai yang kental berbasis agama. Bahkan ada Caleg dari kerabat tokoh agama di Dapil itu juga nembak antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000.
Tak jauh beda, di Dapil I (Sragen, Masaran, Sidoharjo) yang disebut Dapil neraka, para Caleg yang jor-joran money politik juga mayoritas meraih suara signifikan dan terpilih.
Salah satu masyarakat di Sragen Kota, Agus, menyampaikan untuk tembakan para Caleg di Dapil I bervariasi antara Rp 50.000, Rp 60.000, Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per suara.
“Bahkan hari-hari pepetan itu ada Caleg yang ngawut. Berapapun mintanya warga, langsung disanggupi tapi pakai disumpah. Misal ada yang datang bawa 5 orang sampai 10 orang, langsung ditanya berapa mintanya juga dipenuhi tapi disumpah. Ternyata perolehan suara Caleg itu juga tinggi dan akhirnya jadi. Silakan bisa dikroscek ke lapangan dan warga,” terangnya.
Kesaksian soal jor-joran money politik juga mencuat di wilayah utara Bengawan. Namun berbeda dengan selatan Bengawan, nominal tembakan di utara Bengawan relatif sedikit lebih rendah.
Seperti di wilayah Kecamatan Tanon, Sumberlawang, Gemolong hingga Sukodono, tembakan yang beredar berkisar antara Rp 25.000 hingga Rp 100.000.
“Yang paling banyak Rp 50.000an dan Rp 100.000an. Dan nyatanya Caleg yang enggak nembak ya nggak dapat suara. Wong sudah nerima pun, kadang masih bisa berubah pilihan karena ada yang ngasih lebih besar.Kalau suara di masyarakat, kadang pembelaannya namanya saja pesta demokrasi, saatnya rakyat pesta. Susah mas menghilangkannya,” tutur Midi, salah satu warga Tanon.
Lantas sejauh mana peran pengawasan Bawaslu dan satgas antimoney politik yang dibentuk aparat terkait?
Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya dalam sebuah kesempatan berbincang dengan JOGLOSEMARNEWS.COM , tak menampik memang mendengar kabar soal adanya praktik money politik di lapangan. Akan tetapi, hingga kini pihaknya belum menerima aduan atau laporan secara resmi perihal penangkapan praktik money politik.
Padahal syarat laporan untuk bisa diproses memang harus ada saksi dan bukti.
“Kalau dengar, iya. Tapi sampai hari ini, kami belum ada laporan soal money politik itu. Agak susah memang, karena money politik itu biasanya antara yang memberi dan menerima sudah tahu sama tahu lalu saling menutupi. Kalau ada laporan, pasti kami tindaklanjuti,” ujarnya belum lama ini. Wardoyo
