loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, Joglosemarnews.com  – Kabar bohong alias berita hoax yang beredar menjelang masa sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai sebagai berita versi lama.

Demikian disampaikan okeh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara.

Dia mengatakan, berita hoax lawas itu umumnya tersiar pada masa pemilihan umum dan didaur ulang menjelang sidang kedua pada Selasa  (18/6/ 2019).

“Dari sisi kualitas, tidak ada hoax baru yang memprovokasi atau menghasut. Yang ada di daur ulang di WhatsApp,” ujar Rudiantara saat dijumpai di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019) petang.

Baca Juga :  Error Sistem, Saldo Nasabah Jadi Rp 0, Bank Mandiri Minta Maaf

Selain tak ada hoax  baru, Kominfo mencatat telah terjadi penurunan jumlah penyebaran kabar bohong yang signifikan sejak akhir Mei 2019 hingga menjelang sidang MK pada Selasa, hari ini. Menjelang sidang, ia menghitung jumlah hoaks yang tersebar hanya 100 URL per hari.

Baca Juga :  Pelawak Nunung Srimulat Mengaku Telah Konsumsi Sabu Selama 20 Tahun

Padahal, menurut Rudiantara, pada saat bentrok massa 22 Mei hingga 24 Mei terjadi, kementeriannya mencatat ada 600 hingga 700 URL terciduk. Laman-laman yang ditangkap ditengarai berisi kabar bohong yang memprovokasi. Ratusan URL hoaks tersebut saat ini telah ditutup oleh Kominfo.

Meski ada penurunan persentase jumlah kabar bohong, Rudiantara meminta masyarakat tetap waspada. Ia juga mengimbau pengguna Internet tak memantik atau menyebarkan hoaks yang sifatnya menghasut.

Baca Juga :  Bank Mandiri Akui Ada 2.670 Rekening Nasabah yang Ditutup Sementara

Rudiantara lantas memastikan Kominfo tak akan melakukan pembatasan akses jaringan media sosial pada masa sidang kedua gugatan hasil pilpres di MK.

Ketimbang membatasi layanan, Kominfo memilih mengajak masyarakat cerdas menggunakan platform media sosial.

“Jangan memantik dan menyebarkan hoax,  apalagi yang menghasut,” ucapnya.

www.tempo.co

Iklan
Loading...