loading...
Loading...
Pesawat Lawu Air di Edupark Karanganyar. Foto/JSnews

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM- Tim jaksa penuntut umum (JPU) memutuskan mengajukan banding atas putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang atas perkara korupsi pengadaan pesawat Lawu Air di Edupark Karanganyar.

Banding diajukan menyusul keputusan hakim yang menjatuhkan vois masing-masing 1 tahun penjara, serta membayar uang pengganti Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan, kepada lima terdakwa.

Kepala Kejaksaan negeri (Kajari) Karanganyar, Suhartoyo, melalui Kasie Pidana Khusus, Bagus menyatakan, dalam putusan majelis hakim terhadap ke lima terdakwa, terdapat sejumlah tuntutan yang tidak diakomodir oleh majelis hakim.

Baca Juga :  Terungkap, Ini Penyebab Adanya 2.200 Janda Baru di Karanganyar. Faktor Ekonomi dan Selingkuh Jadi Pemicu 

Salah satu tuntutan yang tidak diakomodir tersebut, jelas Bagus, tidak adanya perintah majelis hakim agar para terdakwa segera ditahan dan menjalani pemidanaan.

“Kami memutuskan untuk mengajukan banding. Salah satu pertimbangan diajukan banding, karena dalam amar putusannya majelis hakim tidak memerintahkan agar para terdakwa segera menjalani pemidanaan, sebagaimana dalam tuntutan yang kami ajukan,” terang Bagus, Jumat (21/06/2019).

Baca Juga :  Polres Karanganyar Bongkar Praktik Pencurian Listrik Oleh BTL Nakal. Tarif Rp 30 Juta Untuk Tambah Daya 23.000 Watt, Ternyata Listriknya Dicurikan Los Strom 

Sebelumnya, Majelis hakim  pengadilan tindak pidan korupsi (Tipikor) Semarang, menjatuhkan vonis masing-masing 1 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp 50 juta, subsider satu bulan kurungan, kepada lima terdakwa kasus dugaan penyimpangan pengadaan pesawat bekas di lokasi wisata edu park.

Lima terdakwa tersebut, masing-masing,  B, IP, YN, JSB dan G.

Baca Juga :  Hadir di Karanganyar, Ketua Umum PB NU: Alquran dan Hadist Saja Belum Cukup! 

Ke lima terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU No No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Wardoyo

 

Iklan
Loading...