JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Airlangga Bantah Gunakan Kewenangannya untuk Mencopoti Ketua DPD

Tempo.co
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah telah menggunakan kewenangannya dengan mencopoti beberapa ketua DPD II.

Kabar yang santer berhembus, mereka diduga dicopot karena mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional atau Munas Golkar mendatang.

Airlangga memberikan penyataannya usai menerima deklarasi dukungan dari ormas sayap Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), pada Jumat malam 12 Juli 2019.

Dukungan diberikan kepadanya untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai ketua umum lima tahun ke depan.

“Enggak ada (arahan dari pusat untuk pemecatan). Itu kan masalah DPD I. Mereka (dicopot akibat) ada kasus spesifik lainnya,” ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan, DPP Partai Golkar tidak mencampuri urusan DPD I dan DPD II. Dia berdalih partai beringin itu demokratis.

Baca Juga :  Dirut PT INKA Akui Adanya Keretakan Sejumlah Gerbong Pesanan KAI

“Partai Golkar punya AD/ART dan kami organisasi berjenjang. Jadi kalau tingkat II koordinasinya dengan tingkat I provinsi,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, ada 10 ketua DPD II di Maluku dan Ketua DPD II Partai Golkar Cirebon yang dipecat dari jabatannya. Bamsoet menilai pemecatan lantaran dukungan terhadap dirinya sebagai calon ketua umum Golkar di Munas mendatang.

Bamsoet mengatakan, lebih baik dia yang dicopot ketimbang pendukungnya. Dia mengecam pemecatan itu sebagai sikap otoriter dan tirani yang harus dilawan.

“Kenapa enggak saya aja yang di-Plt (pelaksana tugaskan)? Dipecat, kan gitu. Karena saya lah sumber daripada kawan-kawan dipecat,” kata Bamsoet di kantornya sebagai Ketua DPR RI di Senayan, Jumat (12/7/2019).

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Utara Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia membantah pencopotan 10 ketua DPD di Maluku itu terkait masalah politik pencalonan Bamsoet sebagai ketua umum.

Baca Juga :  Kasus Korupsi, Tim KPK Geledah Rumah Dinas Walikota Banjar dan Sita 2 Koper Besar

Menurut Doli, pemberhentian itu berdasarkan alasan kuat menyangkut urusan organisasi, serta dilakukan dengan mekanisme kepartaian.

“Jangan dikapitalisasi menjadi masalah politik apalagi ditarik-tarik dikaitkan dengan munas,” kata Doli lewat keterangan tertulis, Rabu (10/7/2019).

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi juga membantah pencopotan Ketua Partai Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto lantaran dukungan terhadap Bambang Soesatyo.

Dedi mengatakan Toto diberhentikan berdasarkan permintaan dari lima Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kota Cirebon yang disampaikan melalui surat bertanggal 18 Juni 2019.

“Suratnya tanggal 18 Juni, ini sebelum dia menyampaikan dukungan ke Pak Bambang Soesatyo,” kata Dedi, Sabtu (6/7/2019).

www.tempo.co