loading...
Loading...
Ilustrasi ratusan jeriken milik warga di wilayah krisis air di Kowang, Ngargotirto, Sumberlawang antri berderet menunggu kucuran droping dari Tim Rescue TAB, Selasa (23/10/2018). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM  Bantuan air bersih dari komunitas maupun masyarakat untuk warga rawan kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen dinilai rawan ditumpangi muatan politik.

Pasalnya sebentar lagi akan berlangsung pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dan juga menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Oleh sebab itu Pemkab Sragen meminta kepada masyarakat, instansi atau komunitas yang hendak memberikan bantuan air bersih ke dusun atau desa harus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD).

“Mereka yang hendak memberikan bantuan air bersih, kami minta tolong untuk berkoordinasi dengan BPBD,” kata Sekretaris Daerah Sragen Tatag Prabawanto, Senin (8/7/2019).

Dia mengungkapkan, permintaan ini disampaikan untuk mencegah agar bantuan yang diberikan tidak menumpuk di suatu titik. Sementara titik yang lainnya tidak pernah mendapat sama sekali. Selain itu juga menghindari kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu saat mendekati pesta demokrasi di Sragen.

Baca Juga :  Gara-gara Merokok di Kasur, Warga Pengkol Tanon Bikin Geger Warga Sekampung 

Pria yang juga ex officio juga Kepala BPBD Sragen itu mengungkapkan, berdasarkan pengalaman selama ini memang banyak sekali instansi, komunitas dan kelompok masyarakat yang memberikan bantuan air bersih hanya berdasarkan pemetaan sendiri.

Karena kurang adanya koordinasi dengan BPBD, maka ada daerah yang sering  mendapatkan bantuan air bersih, ada pula yang sama sekali tidak mendapatkannya.

“Sehingga bantuan yang diberikan bisa lebih terarah dan tidak terjadi penumpukan atau ada sama sekali daerah yang tidak mendapatkannya. Jangan karena politik, ini basisnya ini, ini basisnya si itu. Agar jangan potong kompas, harus koordinasi dengan BPBD biar diatur jadwalnya,” tandasnya.

Sekda sudah meminta kepada para kepala desa (kades) yang daerahnya kekeringan.

Agar berkirim surat mengajukan pasokan air bersih melalui camat masing-masing. Nanti dari camat mengajukan kepada BPBD dan tembusan kepada Bupati Sragen, lalu bantuan akan dikirimkan ke tempat yang dimaksud.

Baca Juga :  Manajer PT DMST Sragen Beberkan Kondisi Kelesuan Ekonomi Dampak Pasar Bebas. Produksi Terpaksa Dikurangi Hingga 30 %, Buruh Pun Harus Diaplus 

“Kalau ini basisnya si A, biar si A ini dapat jatah dari BPBD. Lalu jatahnya si A ini bisa dialihkan,” terangnya.

Sekda mengatakan, plot anggaran sekitar Rp 600 juta dari Pemkab Sragen memang hanya sebatas antisipasi atas kejadian-kejadian insidental terkait kekurangan air bersih.

Sehingga berbagai bantuan yang dilakukan berbagai pihak tersebut sangat membantu mengatasi masalah kekeringan air di wilayah Sragen.

“Memang selama ini kita juga masih bergantung pada masyarakat dan komunitas,” tandasnya. Wardoyo

Loading...