loading...
Loading...
Foto/humas

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemkab Karanganyar berharap pemerintah mengkaji pajak koperasi. Pasalnya, pajak terhadap soko guru ekonomi itu dinilai sangat memberatkan. Hal itu disampaikan bupati saat menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasonal dihelat megah di Alun-alun Kabupaten Karanganyar kemarin.

Jalan sehat menjadi acara yang sangat ramai diminati masyarakat Karanganyar, nampak suasana sesak dan penuh. Drum Band SMPN 2 Karanganyar menjadi pembuka devile Jalan Sehat yang langsung diberangkatkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dari Start di depan kantor Bupati Karanganyar dan kembali finish di alun-alun Karanganyar.

“Koperasi keberadaannya masih sangat penting menurut pemerintah,” papar Juliyatmono saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Menurutnya, negara ini akan menjadi hebat dan makin kuat dan menjadi negara yang besar di beberapa tahun kedepan.

Baca Juga :  Dishut Jateng Ungkap Fakta 600.000 Hektare Lahan Masuk Daftar Kritis. Ada 12.000 Hektare di Karanganyar 

“Karena alamnya yang subur, masyarakatnya yang guyub rukun, ini seperti proses pembuatan koperasi oleh Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta,” jelas Juliyatmono.

Koperasi dibentuk untuk menyejahterakan anggotanya, dan koperasi tidak bisa di bisa dibubarkan oleh siapapun kecuali oleh anggotanya itu sendiri.

Oleh karena itu tugas pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa koperasi itu disamping dilindungi oleh undang-undang, koperasi harus mampu tumbuh berkembang dengan baik untuk mensejahterakan anggotanya.

Bupati berharap melalui Hari Koperasi Nasional ke 72 ini, bisa meningkatkan kecintaan Indonesia karena culture dibentuknya koperasi  disemangati oleh semangat gotong royong.

Dan gotong royong itu adalah kristalisasi nilai-nilai Pancasila. Tanpa semangat gotong royong koperasi tidak akan tumbuh besar apalagi tanpa dukungan support dari pemerintah.

“Jujur menjadi kunci utama dalam koperasi agar exist. Karena semakin hari jumlah koperasi semakin berkembang semakin banyak,” jelas Juliyatmono.

Baca Juga :  Tak Punya Biaya Bayar Tukang, Sejumlah Warga Miskin Penerima Bantuan RTLH di Karanganyar Kebingungan. Bantuan Material Masih Mangkrak 

Pajak koperasi menjadi sorotan pemerintah Karanganyar. Menurut bupati, pajak ini berat dan sangat membebani koperasi.

“Mudah-mudahan harapan Pemerintah Karanganyar bisa didengar oleh Kementrian Koperasi agar tidak terlalu berat membebani koperasi karena koperasi sudah banyak membantu perekonomian masyarakat,” tukasnya. Wardoyo

 

Loading...