loading...
Loading...
Aprikasi Sakti. Tangkapan layar

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM– Seluruh satuan kerja (satker) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta ditargetkan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) tahun depan. Terkait hal itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta gencar menyosialisasikan aplikasi tersebut.

Kepala KPPN Surakarta, Sugiarso mengungkapkan, penerapan aplikasi SAKTI bertujuan untuk memastikan transparansi pengelolaan anggaran di instansi tingkat pemerintah daerah.

“Sampai dengan tahun 2018 baru Kementerian Keuangan yang menerapkan aplikasi ini. Tahun 2019 pertengahan KPPN ditugaskan mengenalkan aplikasi ini kepada satker. Maka harapannya tahun depan seluruh satker yang penyaluran anggarannya melalui KPPN Surakarta bisa menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi ini di antaranya untuk pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan tingkat instansi, mulai dari pembukuan sampai pertanggungjawabannya sudah berdasarkan IT,” paparnya, Selasa (23/7/2019).

Baca Juga :  Anlene Ajak Masyarakat Solo Hidup Sehat dan Bergerak Aktif melalui "Ayo Indonesia Bergerak"

Saat ini ada delapan aplikasi terpisah yang digunakan oleh satker, di antaranya pengelolaan barang, pertanggungjawaban keuangan, dan untuk transaksi harian. Dengan adanya aplikasi tersebut, dikatakannya, semua digabung menjadi satu.

“Pada prinsipnya langkah ini juga untuk melawan korupsi, jadi harus ada aplikasi untuk transparansi pengelolaan keuangan,” imbuhnya.

Di sisi lain, pagu dana yang dikelola oleh KPPN Surakarta untuk tiga wilayah tersebut pada tahun 2019 sebesar Rp6,4 triliun. Sampai dengan berakhirnya semester satu tahun 2019 sudah terealisasi sebesar 37 persen atau setara dengan Rp2,4 triliun.

Sebagai rincian, pagu untuk belanja pegawai sebesar Rp1,775 triliun dan sudah terealisasi Rp941 miliar, belanja barang pagu sebesar Rp2,040 triliun dan terealisasi Rp654 miliar. Kemudian pagu untuk belanja modal sebesar Rp1,987 triliun dan sejauh ini sudah terealisasi Rp515 miliar. Untuk bantuan sosial pagunya sebesar Rp11 miliar dan sudah terealisasi Rp4,1 miliar.

Baca Juga :  Mahasiswa FH UNS Raih Juara Umum dalam Ubaya Law Fair 2019

“Sedangkan untuk DAK fisik dan dana desa pagunya sebesar Rp635 miliar dan terealisasi Rp260 miliar,” pungkas Sugiarso. Triawati PP

Loading...