loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –  Rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menambah jumlah kursi pimpinan masih menuai banyak kritikan.

Namun demikian, pembahasan mengenai rencana penambahan kuota tersebut masih dilanjutkan.

Anggota Majelis dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pembahasan lanjutan sudah diagendakan akan digelar Rabu (21/8/2019) jingga Kamis (22/8/2019).

“Agendanya sinkronisasi atas pandangan fraksi-fraksi dan kelompok DPD,” ujar Saleh saat dihubungi, Rabu (21/8/2019).

Wacana penambahan kuota pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini pertama kali diusulkan oleh PAN.

Saleh Daulay mengatakan, usulan ini tujuannya untuk mencegah seteru partai dalam memperebutkan kuota pimpinan saat ini.

Baca Juga :  Tenaga Honorer Akan Dihapus Bertahap, Ini 5 Posisi yang Bakal Direkrut Lewat Pihak Ketiga

Jumlah 10 kursi ini disesuaikan dengan jumlah fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat periode mendatang, yaitu sembilan fraksi dari partai dan satu dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah.

Selain dikritik akan menguras banyak anggaran, usulan ini juga disoroti karena mempermainkan UU MD3 yang baru saja direvisi dan belum dijalankan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengkritik partai-partai yang lolos ke parlemen tidak mempunyai sikap yang tegas.

Politik kompromi dilakukan hanya menghitung untung dan rugi tanpa mempertimbangkan substansi.

Baca Juga :  Geger Video Makhluk Halus Tarik Pegawai Perempuan RSUD Sampit. Pegawai Itu Ditarik Sampai Bawah Meja dan Teriak Minta Tolong

“Parpol tak mau menjelimet terjebak dalam diskursus dan polemik berkepanjangan, mereka berpikir simpel saja bahwa semua parpol masuk di pimpinan MPR,” ujar Adi saat dihubungi, Selasa (20/8/ 2019) lalu.

www.tempo.co

Loading...