loading...
Loading...
TAHURA BUKIT SOEHARTO – Jalan Tol Balikpapan Samarinda membelah Tahura Bukit Soeharto di titik KM 35 Jalan Tol Balikpapan Samarinda, Selasa (7/5). Sisi Timur (kiri) dan Sisi Barat (kanan) Jalan Tol Balikpapan Samarinda merupakan lokasi yang ditawarkan Pemprov Kaltim untuk menjadi lokasi Ibukota Negara yang baru (TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN)

SAMARINDA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah mewacanakan pemindahan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke luar Jawa. Kalimantan Timur menjadi calon kuat sebagai lokasi Ibukota RI.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengunjungi Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Samboja, Kutai Kartanegara.

Namun, pemindahan ibukota ke Tahura Bukit Soeharto dikhawatirkan menganggu lahan perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang ada di kawasan tersebut.

Kekhawatiran tersebut langsung dibantah Gubernur Kaltim Isran Noor. Gubernur Isran menegaskan, tidak ada satupun daerah yang diusulkan menjadi lokasi pemindahan pusat pemerintahan berada di wilayah perkebunan, pertanian, pertambangan, bahkan pemukiman warga.

“Tidak ada itu,” ujarnya singkat saat ditanya media di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/8/2019). “Tidak ada daerah yang saya usulkan terdapat itu semua,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut Isran, seluruh lahan yang disiapkan untuk menjadi lokasi baru pusat pemerintahan hanya diisi pepohonan yang memang tumbuh karena proses alam.

“Iya banyak kebun di sana, tapi kebun kayu yang tumbuh. Tuhan YME yang kasih kebun. Di situ ada pohon lempung, kapur, dan banyak lagi lainnya,” pungkasnya.

Meskipun nantinya ada, ditegaskan Isran, hal tersebut tidak akan menjadi penghalang kesempatan Kaltim menjadi pusat pemerintahan. “Tidak ada urusan kebun di situ. Tidak juga menjadi penghalang,” tuturnya.

Anggota Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Provinsi Kaltim, Zairin Zain menyatakan, para pemilik perkebunan, pertanian, hunian dan pertambangan yang berada di sekitaran Tahura Bukit Soeharto harus menyerahkan lahannya untuk kepentingan negara.

“Kalau negara yang meminta, maka lahan tersebut harus diserahkan. Ini untuk kepentingan negara,” paparnya.

Sebelumnya Zairin mengungkapkan, kondisi Tahura Bukit Soeharto sesuai dengan survei dan pantauan banyak dipenuhi oleh lahan pemukiman, pertanian, perkebunan warga dan fasilitas lainnya yang ilegal. Bahkan, ada pula lahan pertambangan di dalamnya.

Baca Juga :  LP2M Unisri Targetkan 25 Artikel di Jurnal Publikasi Internasional

“Ketika nantinya pemerintah akan mengambil alih lahan ini maka seluruh hunian, lahan pertanian, perkebunan masyarakat dan lahan-lahan ilegal lainnya di sana harus diserahkan kembali kepada negara. Tentunya Tahura akan mendapat perhatian ketat oleh pemerintah pusat,” tandasnya.

Disampaikan Zairin, sedikitnya 13 ribu hektare lahan di Tahura Bukit Soeharto masuk perencanaan perluasan pembangunan pusat pemerintahan.

Namun, Pemprov Kaltim sudah menyiapkan lahan pengganti di arah barat Tahura Bukit Soeharto yang berbatasan dengan Kutai Kartanegara (Kukar) dan Panajam Paser Utara (PPU).

“Lahan awal yang kita siapkan untuk lokasi pusat pemerintahan itu seluas 130 ribu hektare. Nah, 10 persen dari luasan itu diperkirakan masuk Tahura Bukit Soeharto. Jadi, kurang lebih 13 ribu haktare Tahura Bukit Soeharto akan digunakan sebagai lokasi pembangunan pusat pemerintahan,” jelasnya.

Dituturkan Zairin, kurang lebih 130 ribu hektare lahan yang digunakan untuk lokasi pusat pemerintahan tersebut, 61 ribu hektare lahan merupakan lahan utama, dan 68 ribu hektare lahan tambahan.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan lahan yang berbatasan dengan hutan lindung untuk cadangan.

“61 ribu hektare itu berada di arah timur, dan 68 ribu hektare berada di arah barat. Sepanjang 17 kilometer di antaranya lahan tersebut berbatasan dengan hutan lindung yang juga digunakan untuk lahan cadangan apabila nantinya diperlukan. Lahan cadangan ini, diperuntukan apabila ada pengembangan pembangunan pusat pemerintahan,” jelasnya.

Presentasi Ditunda
Gubernur Kaltim Isran Noor menyikapi penundaan jadwal presentasi terkait rencana lokasi ibukota di Kaltim.

Penundaan jadwal presentasi murni keputusan pemerintah pusat. Sampai saat ini Isran mengungkapkan, tengah menunggu jadwal selanjutnya dari Istana Kepresidenan. “Kita nunggu perintah kapan presentasi,” ujar Isran singkat.

Baca Juga :  Bosan Dengar Janji, Novel: Ini Janji Kelima Jokowi

Ditanyakan tentang alasan mengapa adanya pengunduran jadwal presentasi, Isran menegaskan, tidak ada persoalan dalam penundaan waktu presentasi. “Tidak ada masalah. Itu semua urusan Jakarta (Pemerintah pusat),” tutupnya.

Presentasi itu sendiri, menurut mantan Kepala Bappeda yang juga anggota Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Provinsi Kaltim, Zairin Zain, berisi tentang kesiapan Kaltim dari segi sosial, ekonomi, keamanan dan lingkungan.

Ada empat hal utama itu merupakan modal dasar Kaltim untuk dapat dinobatkan sebagai pusat pemerintahan (Ibukota negara) Indonesia pengganti Jakarta.

“Beliau (Gubernur) akan presentasi kesiapan Kaltim mulai kesiapan sosial, ekonomi, keamanan dan lingkungan. Misalnya saja dilihat dari segi sosialnya, apakah daerah kita ini pernah mengalami konflik sara atau tidak. Dan Alhamdulillah, daerah kita ini aman dan damai,” jelasnya.

Kaitannya kesiapan dari segi sosial dan keamanan di wilayah Kaltim dibeberkan olehnya, penegasan soal keamanan daerah dikuatkan oleh TNI di Kaltim.

“Data-data pendukung, sudah kita sampaikan semua dalam beberapa kali melakukan presentasi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI. Kemudian, tinggal setelah presentasi nanti dimana ibukota ini ditetapkan itu keputusan pemerintah pusat,” tandasnya.

www.tribunnews.com

Loading...