loading...
Loading...

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian maupun lembaga pusat yang bakal ikut pindah ke ibukota baru di wilayah Kalimantan Timur, diminta tidak terlalu khawatir terhadap kondisi dan situasi di pusat pemerintahan baru mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin. Dia meminta para ASN tidak mempercayai hasil survei mengenai ibukota baru.

Syafruddin menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

“Khususnya ASN, ini karena simpang siur, ada yang mensurveilah, ada yang ini dan sebagainya. Tidak ada kekhawatiran bagi ASN untuk berpindah ya,” ungkap dia.

Dirinya memastikan, pemerintah tentu akan memberikan fasilitas yang memadai baik perumahan, transportasi, dan fasilitas menunjang lain, seperti fasum pendidikan dan kesehatan.

“Paling tidak, kalau fasilitas perumahan sudah disiapkan oleh negara. Semua ada, justru di sana (ibu kota baru di Kaltim) bisa efisien kalau ASN atau aparatur pindah kesana. Kemudian transportasi, mungkin saja di sana karena itu smart city dan green city cukup berjalan 500 meter dari rumah ke kantor,” ujar Syaruddin.

Sehingga ia mengungkapkan, tak ada alasan bagi para ASN untuk menolak pindah. Bahkan, ia menegaskan, hal itu telah tertuang dalam aturan di mana para ASN, Polri maupun TNI siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga :  BKD Pemprov DKI Ancam Jatuhkan Sanksi ASN yang Mbolos Kerja untuk Ikut Reuni 212

“ASN dan aparatur negara apapun terutama aparatur hukum, TNI/Polri, atau aparatur negara itu sudah kontrak dengan negaranya, ada UU dan ada aturan yang mengatur, bahwa setelah dia kontrak dengan negara bahwa dimana pun dia ditempatkan akan siap,” jelas mantan wakapolri ini.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal untuk pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia.

 

Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun ke belakang, Jokowi menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.

“Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.

Jokowi dalam keterangannya, kemudian menjelaskan alasan pemilihan provinsi tersebut.

“Satu, risiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor,” ucapnya.

Baca Juga :  Moeldoko: Rocky Gerung Memandang Jokowi dengan Kacamata Buram

Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah.

Hal itu menjadi alasan kedua pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru yang memang bertujuan untuk pemerataan ekonomi ke Indonesia Timur.

Ketiga, Presiden mengatakan bahwa lokasi yang telah ditetapkan tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang.

“Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” tuturnya.

Selain itu, infrastruktur yang relatif telah tersedia dan kepemilikan lahan pemerintah seluas kurang lebih 180 ribu hektare juga menjadi pertimbangan dipilihnya provinsi tersebut.

“Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare,” kata Jokowi.

www.tribunnews.com

Loading...