loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, Joglosemarnews.com – Rencana penambahan kuota pimpinan Majelis Pernusyawadatan Rakyat (MPR) masih menjadi tarik ulur di kalangan internal.

Dalam pandangan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera,
usulan penambahan kuota pimpinan MPR menjadi 10 orang itu memunculkan kesan bagi-bagi jabatan.

“Dalam rangka politik akomodatif boleh, tetapi jatuhnya menurut saya agak cenderung kayak bagi-bagi jabatan,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Baca Juga :  Viral Video Panas Wanita Cantik Berseragam PNS Jabar, Dilakuan di Parkiran Toserba, padahal Siang Hari dan Ramai

Menurut Mardani, penambahan kuota pimpinan MPR juga belum tentu efektif. Dia menilai usulan penambahan ini juga bertentangan dengan prinsip reformasi birokrasi. Apalagi, menurut Mardani, tugas MPR juga tidak banyak.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini juga menilai penambahan jumlah pimpinan akan membebani keuangan negara.

Baca Juga :  Teror Model Baru di Purworejo, Pria Misterius Ciumi Wanita sedang Tidur Dini Hari

Terkait alasan perlunya keterwakilan semua pihak di lembaga permusyawaratan ini, dia menilai bahwa semua anggota pun dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Mardani mengatakan PKS siap menjadi oposisi, baik di pemerintahan maupun parlemen. Dia juga mengisyaratkan partainya tak masalah jika tidak mendapat jatah kursi pimpinan.

“Saya pada posisi gini, senang kok kalau PKS dapat kursi. Tapi demokrasi itu harus tumbuh secara normal dan sehat. Yang menang ya monggo running the country, yang kalah ya udah kita menjadi penyeimbang,” ujarnya.

Baca Juga :  Jadi Tersangka, Sebesar Ini Kekayaan Imam Nahrawi

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini tengah membahas tata tertib MPR periode 2019-2024.

Menurut anggota MPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay, salah satu yang dibahas adalah komposisi pimpinan MPR menjadi sepuluh orang.

www.tempo.co

Loading...