loading...
Loading...
Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM- Insiden pembatalan calon kades di Toyogo, Sambungmacan gara-gara kesalahan penjumlahan nilai hasil tes oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), membuat Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati kecewa.

Bupati menyayangkan keteledoran pihak LPPM yang akhirnya berbuntut pembatalan salah satu calon Kades di Toyogo padahal sudah terlanjur ditetapkan dan mendapat nomor urut.

“Ini harusnya menjadi catatan untuk LPPM UMS agar lebih mengedepankan profesionalisme dan ketelitian. Harusnya dengan kredibilitas sekaliber UMS, bisa memberikan yang terbaik,” papar bupati kepada wartawan saat deklarasi satgas anti money politics kemarin.

Baca Juga :  Daftar Tunggu Haji Capai 23 Tahun, Ratusan Anak-Anak dari 17 TK di Sragen Ini Tetap Semangat Ikuti Praktik Manasik Haji 

Bupati Yuni mengungkapkan akibat keteledoran LPPM UMS, calon Kades di Toyogo, Irianto akhirnya tidak bisa meneruskan digantikan oleh bakal calon yang ada di bawahnya. Hal itu terjadi akibat penjumlahan total nilai Irianto yang keliru.

Baca Juga :  Ini Identitas Lengkap Pasutri Terduga Teroris Masaran Sragen Yang Digerebek Densus 88 

Ia menyebut kekeliruan penjumlahan sampai 10 poin itu sangat jelas terlihat. Nilai total yang harusnya 26, ditulis jadi 36.

Ia mengimbau kepada Irianto untuk bersabar. Menurutnya semua itu mungkin sudah proses dan Allah belum mengizinkan dirinya untuk bisa maju Pilkades.

“Tapi kalau tidak terima, ada jalur lain yang bisa ditempuh. Harapan kami, Pak Irianto jangan menyakiti diri,” urainya.

Baca Juga :  Miris, Hanya Gara-Gara Beda Pilihan Pilkades, Hajatan Seorang Janda di Hadiluwih Sragen Diboikot Warga Sekampung. Pelayan Tamu Pun Sampai Nyari Bantuan ke Dusun Lain 

Atas insiden itu, Yuni juga mengingatkan UMS untuk lebih berhati-hati dan profesional. Menurutnya tim UMS sendiri juga hadir menyaksikan betapa histerisnya Irianto yang tak terima dengan pembatalan itu.

“Dari kecerobohan itu (LPPM UMS) akhirnya membuat panitia desa jadi panik. Larinya akhirnya ke tim kabupaten. Padahal kewenangan ada di panitia desa dan Pemkab tak bisa ikut campur,” tukasnya. Wardoyo

Loading...