JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Sentil Jokowi Soal Revisi UU KPK, Giliran Said Didu Dikritik Mahfud MD

Tribunnews
Tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –  Setelah menyentil Presiden Jokowi, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu gantian dikritik oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD lewat akun twitter.

Sebelumnya, Said Didu mengomentari berita media soal ketidaktahuan Presiden Jokowi terkait revisi UU KPK yang telah diketok DPR.

Menurut media itu, Jokowi mengaku tidak tahu, bila seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019) siang.

“Itu (revisi UU KPK) inisiatif dari DPR, saya belum tahu isinya,” kata Jokowi setelah menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Rumah Radang, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/8/2019) siang.

Lebih lanjut, Jokowi hanya mengatakan, KPK saat ini sudah bekerja dengan baik.
Sebagaimana dibwritakan, setelah diketok di Paripurna, Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.

“Ada tekad untuk menyelesaikan masa sidang ini,” kata Anggota Baleg DPR, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Hendrawan meyakini, revisi UU ini bisa selesai dalam waktu singkat karena seluruh fraksi sudah satu suara.

Baca Juga :  KPK Telah Berubah, Febri Diansyah Pilih Mundur

Ia mengklaim semua fraksi yang ada di Baleg sepakat, UU KPK harus direvisi.

“Kalau tidak (sepakat) ngapain dibawa ke paripurna hari ini. Kalau tidak kan hanya menambah pekerjaan rumah (DPR periode) yang akan datang,” ujar Hendrawan.

Hendrawan juga optimistis revisi UU ini akan cepat selesai karena DPR sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah.

Ketidaktahuan Jokowi terkait isi revisi UU KPK ini menuai tanggapan dari Said Didu.
Said Didu mengkritik Jokowi yang belum tahu isi UU tersebut.

Menurut Said Didu, setiap pejabat yang mewakili pemerintah untuk membahas produk undang-undang di DPR, tentu sudah dibekali amanat presiden.

Sehingga tidak ada alasan bagi Jokowi belum membaca hal tersebut.

“Lha kan Bapak yg tanda tangan amanat presiden kepada pejabat yg mewakili pemerintah bersama dim-nya.”

“Jika sdh diketok atas persetujuan yg mewakili Bpk maka tdk ada alasan bhw Bpk blm baca.”

“Baca atau tdk baca itu tanggung jawab Bapak,” cuit Said Didu.

Cuitan Said Didu tersebut direspons oleh sahabatnya, Mahfud MD setelah dicolek oleh seorang netter yang meminta pendapat Mahfud MD.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini, Said Didu telah keliru.

Sebab, yang disahkan bukan Revisi UU melainkan usulan revisi UU di tingkat DPR.
Alhasil, Presiden pun belum membaca isi revisi UU KPK.

Baca Juga :  Polisi Bekuk 4 Pelaku Penipuan Berkedok Lelang di Instagram, Kaesang Pangarep Nyaris Jadi Korban

Setelah resmi disampaikan kepada Presiden, barulah ia membaca. Bila Jokowi sepakat, maka ia akan menunjuk menteri dan dibuatkan surat presiden (Surpres) untuk menyetujui pembahasan revisi UU KPK.

Sementara itu, di lain kesempatan, Mahfud MD berharap, revisi UU KPK yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR RI tidak berlangsung terburu-buru.

“Revisi UU KPK agar dibicarakan lebih hati-hati dan mungkin lebih jernih. Tidak seperti mau kejar setoran begitu,” kata Mahfud saat ditemui di Gedung Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kamis (5/9/2019).

Mahfud pun menyarankan, revisi UU KPK sebaiknya menunggu masa kerja anggota DPR RI Periode 2019-2024 yang tidak lama lagi akan dilantik.

“Sebaiknya menunggu DPR baru, kan bulan depan sudah ganti. Tidak sampai sebulan lagi ya tinggal tiga minggu DPR ganti,” kata dia.

Rentang waktu dapat digunakan wakil rakyat untuk mengkomunikasikan rencana revisi UU KPK tersebut dengan elemen-elemen publik.

Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi mengenai pasal-pasal yang akan diubah dalam revisi UU KPK tersebut.

Di era reformasi sekarang, kata Mahfud, masyarakat perlu dilibatkan untuk memberikan masukan dalam setiap proses legislasi.

“Kalau zaman Orde Baru (orba) dulu kan dominasi pemerintah. Begitu diumumkan hanya basa basi rakyatnya.”

“Sekarang kan rakyat harus didengar juga apa maunya,” tutur Mahfud.

www.tribunnews.com