JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Tertangkap Basah, Oknum PNS Asal Sidoharjo Sragen Dilaporkan Bupati dan BKPP. Diduga Ikut Hadiri Rapat Tertutup Timses Cakades  

Rekaman video yang menunjukkan salah satu oknum PNS dan Ketua Panitia Pilkades Patihan keluar bersama timses salah satu Cakades seusai rapat tertutup di warung sate Gawan, Tanon, Kamis (29/8/2019) malam. Foto/Istimewa
Rekaman video yang menunjukkan salah satu oknum PNS dan Ketua Panitia Pilkades Patihan keluar bersama timses salah satu Cakades seusai rapat tertutup di warung sate Gawan, Tanon, Kamis (29/8/2019) malam. Foto/Istimewa

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Insiden temuan Ketua Panitia Pilkades Desa Patihan Sidoharjo yang tertangkap basah ikut rapat tim sukses salah satu calon Kades di warung sate Gawan, Kamis (29/8/2019) malam lalu berbuntut panjang. Tak hanya Ketua Panitia yang akhirnya langsung mundur, rapat tertutup itu ternyata menguak fakta baru.

Tim relawan dari cakades petahana, Tri Mulyono mengungkap soal temuan adanya oknum PNS yang ikut hadir dalam rapat itu.

Oknum PNS berinisial SMD, asal Dukuh Karanganyar, Desa Patihan, Sidoharjo itu juga terekam ikut hadir dalam rapat timses Sri Lestari dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.

Rekaman video indikasi ketidaknetralan PNS yang berdinas di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sragen itu juga sudah beredar melalui pesan WA.

Walhasil, temuan tersebut membuat relawan Cakades Tri Mulyono sepakat akan mengadukan SMD ke Bupati, Tim Desk Pilkades Kabupaten hingga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

“Ini laporan sedang kami proses. Segera kita layangkan ke tim desk kecamatan, Pemkab, BKPP dan Bupati Sragen,” papar salah satu Timses Cakades Tri Mulyono, Alfian Rendi Prasetyo (23) kepada wartawan, Selasa (3/9/2019).

Alfian yang juga saksi kunci dan merekam semua kegiatan rapat tertutup itu, menguraikan dari rekaman itu terlihat SMD ikut hadir dalam rapat tertutup yang digelar Timses Cakades Sri Lestari.

SMD juga terlihat masuk ke warung dan ikut rapat yang dimulai pukul 20.00 WIB hingga baru keluar saat rapat berakhir pukul 23.00 WIB.

“Dari mulai rapat, video kita sorotkan terus. Nah, setelah selesai, mereka semua keluar. Salah satunya oknum PNS berinisial SMD itu. Di situ juga ada Pak Jumadi Ketua Panitia Pilkades, yang lainnya timses sana semua. Setelah di parkiran, SMD lalu menyalakan motor langsung pergi,” urainya.

Ia terpaksa mengungkap hal itu karena tindakan SMD dinilai sudah mencerminkan pelanggaran netralitas PNS. Kehadirannya ikut rapat Timses salah satu calon Kades itu dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan Pilkades Patihan.

Baca Juga :  Tambah Lagi, 2 Warga Ngrampal Sragen Positif Terpapar Covid-19 Hari Ini. Jumlah Total Kasus Melonjak Jadi 485, Sudah 68 Warga Meninggal dari PP Hingga Positif

“Kami sangat menyayangkan, ternyata tidak hanya Ketua Panitia saja, juga ada oknum PNS yang terindikasi tidak netral. Karena waktu kami interogasi Ketua Panitia Pilkadesnya, dia mengakui memang malam itu ikut rapat dengan Timses sana. Kalau hanya sekedar diundang makan, kenapa kok sampai 3 jam dan ruangan ditutup rapat. Ibaratnya nyamuk mau masuk saja nggak bisa,” tuturnya.

Senada, relawan Tri Mulyono lainnya, Sularso mendesak agar indikasi keterlibatan oknum PNS di rapat Timses Cakades Patihan itu diusut tuntas. Sebagai warga dan tokoh masyarakat, dirinya hanya berharap Pilkades bisa berjalan aman, jujur, adil tanpa dinodai praktik curang apalagi menghalalkan segala cara.

“Bukannya kami intervensi atau memperkeruh suasana, tapi kami hanya ingin menegakkan keadilan. Karena dari Pemkab dan Bupati sudah menegaskan agar Pilkades berjalan tanpa money politik dan semua PNS, perangkat desa dan aparat netral. Tapi faktanya di Patihan, ada Ketua Panitia ikut rapat Timses, ada oknum PNS yang juga ikut rapat timses. Warga hanya ingin keadilan, berdemokrasi dan bersaing secara fair dan adil. Kami harap kasus ini bisa diusut tuntas dan oknum PNS yang tidak netral itu disanksi sesuai aturan yang berlaku. Biar ada efek jera,” tegasnya.

Sularso menyampaikan selain efek jera, tindakan tegas diharapkan biar menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Jika ingin mewujudkan pemimpin yang baik, mestinya harus melalui proses dan cara yang baik pula.

“Pilkades itu bukan hanya soal menang dan kalah. Tapi semangat fair play yang harus dikedepankan. Bagaimana bisa jadi pemimpin yang baik kalau kemudian menghalalkan segala cara,” tandasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi, SMD tak menampik memang ikut hadir di pertemuan warung sate Gawan malam Jumat tersebut. Namun ia menyebut saat itu dirinya hanya diundang jajan wedangan dan jagongan biasa dengan eks anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patihan.

Baca Juga :  Dapat Posisi Kanan, Cabup Petahana Sragen, Mbak Yuni Langsung Ucapkan Alhamdulillah. Optimis Bakal Jadi Awal Yang Baik, Sebut Masyarakat Juga Makin Mantap Memilih di 9 Desember 2020

“Malam itu saya habis dari Kecik, lalu dibel suruh mampir wedangan dengan eks BPD. Itu sudah rutin tiap malam Jumat. Kalau hanya diundang jajan dan makan masak nggak mau. Wong saya juga eks BPD,” paparnya.

Perihal yang hadir dalam rapat itu, SMD tak menampik memang sebagian besar Timses Cakades Sri Lestari. Namun ia menyebut bahwa mayoritas mereka adalah eks BPD juga.

Ia juga mengatakan dalam pertemuan malam itu, memang ada Ketua Panitia Pilkades Jumadi dan suami Cakades Sri Lestari yang juga anggota DPRD Sragen.

“Kebetulan momennya pas Pilkades, mungkin terus dibawa-bawa ke sana. Dan pembahasan malam itu kebanyakan malah soal sumur sawah dan darmo tirto. Soal materi Tim Sukses Bu Sri dan Pilkades hanya nomor sekian. Memang yang ada di situ kebanyakan Timses Bu Sri. Ketua Panitia juga hadir, tapi saat itu hanya menyampaikan arahan kalau bisa dari Timses Bu Sri dibuat yang adem dan tidak arogan. Itu saja,” urainya.

SMD juga meyakinkan jika dirinya sudah menyadari statusnya sebagai PNS yang dituntut netral dalam Pilkades. Ia pun juga mengetahui bupati sudah membuat edaran agar PNS netral.

Menurutnya definisi netral itu tidak ikut terlibat aktif menjadi orator saat kampanye calon dan tidak membawa atribut bergambar calon.

“Lha kalau hanya lewat lalu ditelepon suruh mampir ikut jajan apa ya salah Mas. Kecuali kalau pegang halo-halo lalu ikut kampanye atau orasi. Tapi kalau saya dilaporkan ke BKPP dianggap nggak netral dan saya dipanggil, saya pun siap kok menjelaskan,”  tandasnya. Wardoyo