JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Yasonna Laoly Minta Jokowi Tak Didesak Soal Perpu KPK, Jalur Terbaik Maju ke MK

Menkumham Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (ketiga kiri) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Politikus PDIP Yasonna Laoly menyebut tekanan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK tak selayaknya dilakukan.

“Bagaimana? Ini kan UU baru disahkan, Presiden ditekan-tekan (keluarkan Perpu). Dia ramai kan karena ditekan-tekan,” ujar Yasonna yang baru saja mengundurkan diri sebagai Menkumham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (29/9/2019).

Baca Juga :  Kabar Buruk, Menkeu Sri Mulyani Prediksi Indonesia Resmi Alami Resesi pada Akhir September, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2020 Masih Negatif

Yasonna mengklaim, tekanan menerbitkan Perpu itu tidak murni berasal dari masyarakat.

“Enggak lah, belum jelas (masyarakat). Survei kompas mengatakan 65 persen,” ujar politikus PDIP itu.

Pernyataan Yasonna itu merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK.

Baca Juga :  Jadikan Hotel Ruang Karantina Mandiri Pasien OTG, Kemenparekraf Anggarkan Dana Rp100 M. Pasien akan Diisolasi 14 Hari di Hotel Bintang Tiga, Dapat Fasilitas Makan hingga Laundry

Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

Adapun Yasonna sendiri berpendapat, jalur konstitusi yang harusnya ditempuh bagi yang menolak revisi UU KPK adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Biasakan kita mengikuti jalan konstitusi,” ujar Yasonna.