loading...
Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Plt Wakil Ketua DPRD Kabupaten Riau menganggap, anggota DPRD yang menggadaikan SK pengangkatan adalah hal yang wajar.

Namun dalam pandangan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, ramainya anggota DPRD menggadaikan SK  ke bank karena sudah kehabisan modal.

“Saya pikir sih masih soal habisnya modal karena kampanye jor-joran ya. Terus memang tidak ada aturan tegas untuk melarang penggadaian itu,” kata Lucius saat dihubungi, Minggu (6/10/2019).

Beberapa pekan setelah dilantik, sejumlah anggota DPRD Riau dikabarkan menggadaikan SK ke lembaga keuangan demi mencukupi kebutuhannya usai pertempuran panjang Pemilu 2019.

Baca Juga :  Bersikeras Hendak Bebaskan Napi Korupsi Tua, Yasonna Bantah Gunakan Dalih Virus Corona

Anggota DPRD DKI Jakarta juga melakukannya. Sekretaris DPRD DKI, Muhammad Yuliadi, mengatakan bahwa Bank DKI telah menghubunginya bahwa ada sejumlah legislator yang mau menggadaikan SK.

Lucius mengatakan, fenomena ini menjadi efek dari mahalnya pemilu legislatif. Ia menduga, uang para legislator tersebut lebih banyak dihabiskan untuk politik uang atau membeli suara pada saat pemungutan suara.

Maka langkah pertama yang mereka lakukan setelah terpilih adalah bagaimana membayar utang dengan menggadaikan SK.

“Kalau tidak berutang, bagaimana mengisi kembali simpanan yang ludes karena money politic atau biaya politik?” ujarnya.

Menurut dia, dengan besaran yang cukup fantastis bukan tidak mungkin anggota DPRD yang menggadaikan SK itu akan melakukan korupsi karena harus membayar cicilannya.

Baca Juga :  PKS Minta Virus Corona Tidak Dijadikan Dalih untuk Bebaskan Koruptor

“Gaji mereka hampir separuh atau lebih dipakai untuk bayar utang dari penggadaian. Pada saat yang sama, mereka harus membiayai biaya hidup sebagai  pejabat,” ujarnya.

www.tempo.co