JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Final sudah penyusunan kabinet Jokowi Jilid II. Dan tak satupun kader Partai Demokrat yang diundang Jokowi ke Istana. Artinya, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menjadi oposisi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, sebenarnya sudah ada upaya dari Demokrat lewat Ketua Umum SBY menjalin komunikasi dengan bertemu Jokowi pada Kamis (10/10/2019) lalu.
Namun, menurut dia, Demokrat tetap punya ganjalan, yakni kemungkinan tidak ada restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang selama ini disinyalir punya hubungan kurang harmonis dengan SBY.
“Hubungan SBY dan Megawati tidak pernah harmonis. Kedua tokoh ini sulit untuk disatukan sehingga ini mungkin menjadi ganjalan bagi Demokrat untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf,” ujar Adi saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).
Konflik di antara Megawati dan SBY berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004.
Saat itu, Megawati menjabat sebagai presiden. Sementara itu, SBY menjabat Menko Polhukam.
Singkat cerita, SBY pun mundur sebagai menteri kemudian mendeklarasikan Partai Demokrat.
SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla lalu memenangi Pilpres 2004.
Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.
Menurut Adi, Demokrat harus menegaskan posisinya kembali supaya raihan suara partai tersebut kembali naik.
Suara Demokrat pada Pemilu 2019 hanya 7,77 persen di peringkat ke tujuh.
Agar suara Demokrat naik, menurut dia, SBY harus menjadi oposisi yang kritis bagi pemerintah.
Bila SBY dan Demokrat menjadi oposisi yang kritis, itu akan membuat Demokrat kembali kuat sehingga memudahkan jalan bagi anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi capres pada tahun 2024.
“Demokrat bisa bermitra dengan PKS dan mungkin PAN dari luar pemerintah. Jika memilih oposisi, ada dampak positif bagi Demokrat untuk bisa menampung aspirasi masyarakat sekaligus mendapatkan suara pemilih untuk 2024,” ucap Adi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ikut berkomentar terkait proses pemilihan menteri pada Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.
Ibas mengatakan, Partai Demokrat hanya bisa menonton dan melihat proses pemilihan anggota Kabinet Kerja Jilid II.
“Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden,” ucap Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
