loading...
Foto/Istimewa

UNGARAN, JOGLOSEMARNEWS.COM  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang akan membentuk 57 desa atau dusun anti money politic (politik uang).

Hal itu dilakukan sebagai upaya menjadikan masyarakat (pemilih) anti politik uang atau membentuk pemilih yang berintegritas dan bermartabat. Bawaslu akan menggandeng kelompok-kelompok kesenian yang ada di Kabupaten Semarang untuk menggaungkan gerakan anti  money politic pada Pilkada 2020.

‘’Dengan pembentukan desa anti money politic, kita mencoba membentuk masyarakat yang berintegritas dan bermartabat dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga mereka memilih tidak berdasarkan money politic, tapi sesuai ideologi dan kriteria calon yang memang menurutnya baik,’’ kata Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkhis usai rapat kerja teknis dengan media bertema ‘Refleksi Pemilu 2019 menuju Pilkada 2020 yang Berintegritas’, Rabu (9/10/2019).

Menurut Talkhis, secara swadaya non budgeter Bawaslu sudah membentuk 21  desa anti politik uang pada Pemilu Serentak 2019. Rencananya sampai Desember 2019 akan dibentuk lagi 3 desa anti politik uang dan 3 desa pengawasan.

Baca Juga :  Kasus Bullying Anak di Purworejo, Gubernur Ganjar Minta Penghargaan KLA Jangan Hanya Predikat Saja!

‘’Untuk pilkada 2020 kita akan bentuk 57 desa atau dusun anti money politic. Pembentukan desa anti money politic sudah masuk anggaran pilkada 2020 yang ada di tempat kami,’’ ungkapnya.

Talkhis mengungkapkan, pembentukan desa anti money politic tersebut melalui kegiatan gelar budaya di setiap kecamatan masing-masing 3 desa. Sehingga totalnya ada 57 desa, karena di Kabupaten Semarang ada 19 kecamatan.

“Kami sengaja memilih kelompok seni budaya, di Kabupaten Semarnag ada ratusan bahkan ribuan kelompok seni  budaya. Kita minta tolong dan mengajak kerjasama kelompok seni budaya melakukan sosialisasi serta menggaungkan semangat anti money politic ke masyarakat,’’ jelasnya.

Talkhis mengatakan, selama ini money politic menjadi budaya baru dalam politik di Indonesia. Sehingga diperlukan gerakan untuk melawan politik uang. ‘’Bawaslu berusaha melawan gerakan money politic dengan melibatkan kelompok seni budaya lokal,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Mayat Pria Berkartu Identitas Warga Kadipiro, Banjarsari Solo Ditemukan di Pantai Teluk Penyu Cilacap, Ini Penjelasan Polisi

Talkhis menambahkan, Bawaslu membutuhkan kerjasama dan bergabungnya kelompok-kelompok kritis serta sukarelawan untuk menjadi penyelenggara adhoc jajaran Bawaslu. Dalam waktu dekat Bawaslu akan membentuk panwascam, panwas desa/kelurahan dan pengawas TPS untuk Pilkada 2020.

‘’Adanya keterlibatan kelompok sukarelawan diharapkan lebih mudah mendorong mereka melakukan kegiatan jagongan pemilu untuk memberikan pencerahan. Bagaimana memiliki pemimpin dan wakil rakyat yang bagus sesuai harapan dan tidak korupsi. Butuh komitmen untuk mau mendatangi kelompok masyarakat, entah kelompok tahlil, PKK, jemaat gereja, kelompok olahraga dan lainnya,’’ pungkasnya. JSnews