JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

APBD Sragen 2020 Diproyeksikan Defisit Rp 185 Miliar. Hutang Pemkab Masih Rp 80 Miliar 

Ilustrasi uang
Ilustrasi uang

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen tahun 2020 diproyeksikan kembali mengalami defisit.

Tak tanggung-tanggung, nilai defisit atau kekurangan anggaran tahun depan dipacak mencapai Rp 185 miliar. Tak hanya itu, beban keuangan daerah juga bertambah lantaran sisa utang untuk pembangunan infrastruktur yang semula Rp 200 juta, masih tersisa Rp 80 miliar.

Data yang dihimpun JOGLOSEMARNEWS.COM di DPRD, Jumat (29/11/2019), komposisi APBD Sragen tahun depan masih belum bisa lepas dari defisit. Nominal angka defisit berada di angka Rp 185 miliar.

“Ya kami sangat menyayangkan kenapa setiap tahun APBD harus defisit. Ini menunjukkan kalau pemerintah belum bisa mengelola keuangan daerah secara proporsional dan baik. Karena APBD defisit itu berarti belanja lebih besar dari pendapatan. Meskipun pada akhirnya defisit itu nanti akan diturup Silpa,” papar salah satu tokoh sekaligus kader Demokrat, Suyadi Kurniawan.

Baca Juga :  Sejarah, Penetapan Paslon Pilkada Sragen Rame-Rame Diboikot Wartawan. Kesal Kinerja KPU Dinilai Tidak Profesional

Saat dikonfirmasi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekda Sragen, Tatag Prabawanto tak menampik hal itu.

Ia mengatakan APBD 2020 memang diproyeksikan defisit Rp 185 miliar. Menurutnya defisit terjadi lantaran pos anggaran banyak tersedot untuk agenda Pilkada yang mencapai Rp 28 miliar.

Namun ia menampik anggapan, posisi defisit APBD dipandang sebagai kegagalan dalam mengelola keuangan daerah.

“Defisit itu nanti akan ditutup Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Silpa di tahun 2019 cukup untuk menutup defisit di 2020,” katanya.

Baca Juga :  Ramai-ramai Pilkada Ditunda, Bupati Sragen Tegaskan Penundaan Tanpa Kepastian Bukan Solusi. Sebut Dampak Kondusivitas, Legalitas Pemerintahan Hingga Potensi Polemik Berkepanjangan Perlu Dipikirkan!

Angka defisit itu menurutnya untuk pemerataan pembangunan. Menurutnya defisit juga bukan cerminan kegagalan pemerintah, akan tetapi justru itu menunjukkan pemerintah bisa memenuhi kewajiban-kewajiban anggaran yang harus dipenuhi.

“Tidak gagal. Karena kewajiban Pemda justru bisa memenuhi semua pos anggaran. Likuiditas keuangan daerah juga terjamin,” terangnya.

Saat ditanya hutang daerah yang masih ada Rp 80 miliar, ia juga tidak menyanggah. Menurutnya saat ini sisa beban utang daerah masih Rp 80 miliar. Namun sisa itu dipastikan akan terbayarkan pada waktunya.

“PAD kita proyeksikan Rp 388 miliar dan naik juga,” tandasnya. Wardoyo