loading...
Loading...

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rapat perdana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR RI, Senin (11/11/2019) sempat berlangsung sengit dan diwarnai hujan interupsi.

Persoalannya adalah, Menhan dinilai kurang terbuka soal pemaparan anggaran di kementeriannya. Prabowo enggan membuka anggaran kementerian pertahanan dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (11/11/2019).

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menjelaskan, semula rapat digelar secara terbuka. Namun setelah melalui perdebatan sengit dan hujan interupsi, rapat terbuka akhirnya dilanjutkan secara tertutup.

Effendi Simbolon yang sempat mencecar Prabowo Subianto soal anggaran, menyebut Menhan tidak terlalu terbuka soal ancaman pada saat rapat tertutup digelar.

Awalnya, Effendi Simbolon ditanya kenapa rapat akhirnya digelar tertutup.

“Rapat kerja ini memang membahas program kerja pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, dan juga dukungan anggaran,” ujar Effendi usai rapat.

Namun menurutnya, Menhan tidak melengkapi pemaparan anggaran saat melakukan paparan programnya.

“Anggaran baik APBN yang sudah di pagu anggaran 2020, demikian juga Renstra IV yang dimulai 1 Januari 2020 sampai ke 2024,” katanya.

Baca Juga :  Kasus Garuda Dianggap Kecil, Erick Thohir Diminta Usut Skandal Rp 16 T di BUMN

Effendi mengatakan, mestinya rapat berlangsung secara terbuka. Pasalnya, DPR adalah rumah rakyat, di mana rakyat yang berdaulat perlu mengetahui dari mana dan ke mana anggaran itu akan digunakan untuk TNI, Kemhan, dan tiga matra yang ada itu.

“Kami ingin punya justifikasi, dasar pengalokasiannya apa, atas dasar urgensi ancaman nyata, atau hanya subjektivitas. Atau kombinasi dari itu semua?” sambungnya.

Selain anggaran, di rapat tertutup, pihaknya juga menanyakan soal keberpihakan dan kecocokan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo.

“Kita tanya juga sejauh mana political will, keberpihakan dari presiden,” ungkap Effendi.

Sebelumnya, Pabowo mengaku kaget dengan apa yang terjadi dalam Rapat Perdananya dengan Komisi I DPR pada Senin (11/11/2019).

Pasalnya, rapat dilakukan secara terbuka. Semula, Prabowo mengira rapat akan dilakukan secara tertutup.

Baca Juga :  KPK Apresiasi Penghapusan Bung Hatta Award Tahun 2019

Dia mengatakan, APBN yang diterima oleh Kementerian Pertahanan sudah jelas. Ia mengira, rapat tidak akan dilakukan secara terbuka lantaran membahas pertahanan negara itu harus hati-hati.

Hal itu dilakukan agar menjaga rahasia dari pihak-pihak luar Indonesia.

“Dan sedapat mungkin mempersulit pihak non Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifatnya yang seharusnya diambil oleh semuanya, itu pendapat saya,” ungkapnya.

Menteri 68 tahun tersebut menilai seharusnya anggota DPR yang memang ahlinya juga sudah melakukan tugasnya untuk mengawasi anggaran APBN.

www.tribunnews.com

Loading...