Jokowi Baru Selesaikan 92 dari 223 Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil menyelesaikan 92 proyek stratehis nasional (PSN) dari total target 223 proyek yang terentang dari tahun 2016 – 2019, senilai Rp 4.202 triliun.

Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo.

Capaian itu, menurut Wahyu masih jauh dari target PSN dicatatkan dalam kurun waktu 2016-2019 mencapai 223 proyek dengan total nilai Rp 4.202 triliun.

“Masih banyak belum selesai, tapi 88 persen sudah masuk tahap konstruksi. Berarti sudah tinggal sedikit lagi. Dalam tahap penyiapan,” katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Wahyu mengungkapkan, tantangan dalam mencapai target proyek strategis nasional adalah seperti tumpang tindihnya aturan dimana ada tata ruang dan tata wilayah provinsi dan kabupaten yang belum sinkron, peningkatan kualitas dokumen penyiapan proyek, dan perluasan akses pembiayaan infrastruktur.

“Tantangan lainnya, yakni peningkatan tingkat kemudahan berusaha, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan pengintegrasian perencaan pembangunan,” ungkapnya.

Sedangkan pada 2019, terdapat 30 proyek strategis nasional tercatat selesai. Sebanyak 12 proyek di antaranya baru bisa diselesaikan pada 2020.

Adapun dari 30 PSN yang telah rampung adalah, sembilan pembangunan jalan, dua penyelenggaran perekerataapian, empat pembangunan bandara, satu pengembangan pelabuhan, empat bendungan, dua Palapa Ring, satu kawasan industri, dan delapan kawasan ekonomi khusus.

Sementara itu, 12 proyek strategis nasional yang akan di selesaikan sampai dengan 2020, di antaranya Jalan Trans Sumatera, Makassar New Port, Sistem Penyediaan Air Minum Bandar Lampung, SPAM Umbulan, Jalan Tol Pandaan-Malang, Pelabuhan KEK Maloy, dan Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM.

Selanjutnya, Wahyu menuturkan, untuk tahun depan pihaknya akan menyeleksi 82 usulan proyek strategis nasional yang diajukan oleh pemerintah daerah, kementerian, swasta dan Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.

“Dengan adanya proyek usulan baru kita akan lebih teliti dengan kriteria yang kemungkinan akan direvisi, karena sudah ada beberapa infrastruktur yang sudah dibangun dan akan disinergikan dengan proyek strategis nasional usulan,” kata Wahyu.