Beranda Market Ekbis Berpotensi untuk Pencucian Uang, BPR Perlu Waspadai Keraton Abal-abal

Berpotensi untuk Pencucian Uang, BPR Perlu Waspadai Keraton Abal-abal

Dok Suharno

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Fenomena kemunculan raja dan kerajaan abal-abal, seperti yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia saat ini perlu diwaspadai pula oleh Jasa Penyedia Keuangan (JPK), tidak terkecuali Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Padalnya, ada dugaan bermotif ekonomi dan ideologi tertentu dalam kemunculan fenomena tersebut.

Demikian dinyatakan okeh Direktur Amalia Consulting, Suharno, saat menjadi pemateri dalam Workshop Penerapan APU PPT, Sabtu (18/1/2020), di Nava Hotel Tawangmangu.

Lebih lanjut, Suharno yang juga dosen Prodi akuntansi Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta, di hadapan 122 peserta workshop yang terdiri dari jajaran pimpinan dan pegawai PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) menjelaskan, kewaspadaan perlu ditingkatkan saat BPR menerima calon nasabah atau debitur baru.

” Proses Customer Due Diligent (CDD) harus dilakukan dengan benar, mulai dari identifikasi, verifikasi dan monitoring data dari calon nasabah atau debitur. Apabila ada yang mencurigakan bisa dilakukan proses Enhand Due Diligence (EDD), ” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suharno memaparkan, fenoma raja dan kerajaan baru ada indikasi unsur tindak pidana penipuan.

Salah satu indikasinya, menghimpun dana saat merekrut anggota baru. Bisa jadi setelah dana terkumpul akan disimpan di BPR.

“Bila ini terjadi, maka sudah masuk ranah kegiatan pencucian uang (money laundry). Modus yang lain, organisasi yang didirikan mengusung ideologi tertentu dan ingi melakukan tindakan makar melawan NKRI. Dengan menciptakan huru-hara dan teror di tengah masyarkat. Bisa jadi dana yang digunakan untuk melakukan tindakan itu berasal dari BPR,” ungkapnya, sebagaimana dikutip dalam rilis ke Joglosemarnews.

Untuk itu, Suharno, mengingatkan agar kesadaran menerapkan program APU PPT betul-betul dilaksanakan.

Tidak sekedar melaksanakan kewajiban dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semata. Namun harus menjadi bagian dari kebutuhan BPR itu sendiri, agar reputasi dan citra BPR terjaga di tengah masyarakat.

Kegiatan workshop dibuka oleh
Kasubag Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Jarot Mulyawan.

Sebelum kegiatan workshop APU PPT, dilakukan pembinaan pegawai oleh Ketua Dewan Pengawas, Irma Suryaningtyas dan pemaparan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020 oleh Direktur Utama, Didik Darmadi yang didampingi Direktur Umum dan Kepatuhan T Tejo Herlambang. suhamdani