JOGLOSEMARNEWS.COM Nasional Semarang

Tak Setuju Honorer Dihapus, Gubernur Ganjar: Guru Saja Kami Masih Kurang, Lha Yang Mau Ngajar Siapa?

surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Foto/Wardoyo

BATANG, JOGLOSEMARNEWS.COM Rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah mendapat tanggapan serius Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurutnya, penghapusan tenaga honorer akan membuat daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pegawai di sejumlah instansi.

Hal itu disampaikan Ganjar usai meresmikan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang, Kamis (23/1/2020). Menurut dia, apabila keputusan ini diberlakukan maka bidang yang paling terdampak adalah pendidikan.

Selama ini bidang pendidikan banyak mengandalkan tenaga pendidik honorer.

“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngajar siapa?” katanya.

Baca Juga :  Pedagang dan Tukang Becak Terpapar Covid-19, Pasar Sidorejo Kendal Ditutup Sementara

Ganjar berpendapat, selama ini negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan. Beberapa pemerintah daerah menyiasatinya dengan mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kebutuhan pegawai.

“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” ujar mantan anggota DPR RI itu.

Menurut Ganjar, selama negara belum mampu memberikan pegawai sesuai kebutuhan. Ia memandang harus ada inovasi untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu.

“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” terangnya.

Baca Juga :  Cegah Penyebaran Covid-19, Pasar Sidorejo Kendal Ditutup Sementara

Selain itu, masih banyak inovasi lain yang bisa dilakukan untuk pemenuhan pegawai. Semua dapat dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu.

“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar.  Humas pemprov Jateng