loading...
Suasana paripurna di DPRD Karanganyar. Foto/Wardoyo

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Memasuki usia yang ke 69 tahun, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar, dinilai masih belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Para wakil rakyat ini, dianggap sebagai tukang stempel anggaran yang diajukan oleh eksekutif.

Hal tersebut dikatakan koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera, Hendardi Heru Santoso kepada wartawan, Jumat (24/01/2020). Menurut Heru apa yang dilakukan oleh DPRD secara kelembagaan, belum terlihat signifikan untuk kepentingan rakyat.

“Kita belum melihat kinerja yang cukup maksimal dari para wakil rakyat Karanganyar ini. Yang ada, mereka hanya sebagai tukang stempel anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Hal ini bisa kita lihat saat proses pembahasan APBD senilai Rp 2 triliun, hanya dibahas dalam waktu yang cukup singkat. Hanya dua hari. Ini cukup mengherankan,” kata Heru.

Heru juga menyoroti gencarnya ahenda kunjungan kerja dan studi banding yang dilakukan oleh anggota DPRD Karanganyar ini ke berbagai daerah. Padahal secara riil tidak menghasilkan sesuatu yang cukup signifikan, dan bersifat pemborosan anggaran.

Baca Juga :  Biaya Penyertifikatan PTSL Karanganyar Ditetapkan Dalam 2 Zona. Kepala BPN Sebut Sesuai SKB Rp 150.000 Tapi Mengacu Perbup Rp 500.000 dan Rp 600.000

“Selama ini  adanya cuma kunjungan kerja  dengan alasan study banding,  tapi tidak ada terobosan berarti dari hasil kunjungan kerja tersebut. Kinerja wakil rakyat ini harus dirubah,” ujarnya.

Terpisah, usai rapat paripurna istmewa HUT DPRD ke 69, Jumat (24/01/2020), ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menyebut HUT ke 69 DPRD, menjadi salah satu  momen penting untuk meningkatkan kinerja  bagi wakil rakyat periode 2019-2024.

“ Kami berupaya meningkatkan kinerja. Kami selalu memperbaiki diri. Salah satunya memperbaiki kedisiplinan dan integritas dalam bekerja. Terutama adalam menjalankan tiga fungsi DPRD, yakni fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran,” paparnya.
Menurut Bagus, kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah juga terus dilakukan. Disisi lain, antara DPRD dan Pemkab Karanganyar, juga harus tetap bersinergi dalam melaksanakan proses pembangunan.

Baca Juga :  Terobosan Baru, Ngurus KTP, KK dan Akta di Karanganyar Bakal Dilayani di Balai Desa. Dispendukcatpil Tunjuk 3 Desa Ini Sebagai Pilot Projectnya!

“Selama ini pemerintah dalam melaksanakan program, jika tidak sesuai, akan kita ingatkan. Namun hubungan dengan eksekutif harus terbangun, harus bersinergi. Makna sinergitas itu,  dalam mencapai satu tujuan harus bersama. Jika tidak mau bergerak bersama, semua akan tidak baik. Sinergitas itu bukan berarti kita mengabaikan aspirasi rakyat. Yang jelas, sebagai wakil rayat, kami masih tetap membutuhkan kritik dan saran dari warga untuk peningkatan kinerja kami dalam membangun Karanganyar. Kami tetap terbuka,” tandasnya. Wardoyo