JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Tanggapi ICW Atas Desakan Pencopotan Dirinya, Yasonna Laoly: Sepanjang Saya Benar, Saya Labrak

Yasonna Laoly / tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly angkat biacara soal seruan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta Presiden Jokowi mencopotnya dari jabatannya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan orang yang bisa mencopot dirinya dari kursi menteri hanya Presiden.

“Yang bisa mencopot saya presiden, bukan dia (ICW),” kata Yasonna Laoly usai bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2020) malam.

Yasonna Laoly yakin dirinya tidak bersalah dalam kekeliruan data perlintasan tersangka KPK Harun Masiku.

“Sepanjang saya benar, apapun saya labrak. Jangan pakai kata labrak lah. Apapun akan saya perjuangkan,” jelasnya.

Sistem di Ditjen Imigrasi lah menurut dia yang memang bermasalah dan sudah ia perintah untuk segera dilakukan pergantian.

“Karena masalah Masiku memang sistem kami yang sedang dalam apa itu kok. Sudah berapa tahun saya menyuruh pergantian sistem,” tegasnya.

Sebelumnya juga Yasonna menepis tudingan ‘buang badan’ dari kekeliruan data perlintasan tersangka KPK Harun Masiku melalui keputusan mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.

Yasonna mengaku sudah beberapa bulan yang lalu memerintahkan Ditjen Imigrasi untuk memperbaiki sistem mereka.

“Saya sudah beberapa bulan lalu memerintahkan itu untuk diperbaiki sistemnya,” tegas politikus PDI Perjuangan ini ketika ditemui wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1/2020).

Jadi dia tegaskan, pihaknya tidak bisa disalahkan atas kasus tersebut.

Diketahui, Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetap harus bertanggung atas kekeliruan data yang menyebabkan hal krusial pada kasus Harun Masiku.

Diketahui Yasonna mencopot Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pencopotan dilakukan lantaran Ronny dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan data Imigrasi soal keberadaan Harun Masiku.

“Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM. Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku,” kata Kurnia saat dikonfirmasi, Selasa (28/1/2020). #tribunne

Baca Juga :  Kemitraan Desak Pemerintah Tunda Pelaksanaan Pilkada 2020, Ini 4 Alasannya