JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Hamil Karena Renang Bersama, Karni Ilyas: Tak Pantas Diucapkan Pejabat

Kolase Tribunnews
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Lagi-lagi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membuat heboh. Kali ini oleh pernyataan Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty.

Pasalnya, ia mengungkapkan kehamilan dapat terjadi saat perempuan dan laki-laki berenang di kolam renang yang sama.

Tak hanya warganet ternyata pernyataannya ini juga mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan.

Satu di antaranya yakni wartawan senior, Karni Ilyas. Karni menilai, apa yang diungkapkan oleh Sitti ini tidak pantas keluar dari seorang yang menjabat sebagai komisioner di KPAI.

Pernyataan itu disampaikan Karni Ilyas dalam program Kabar Petang yang dilansir dari YouTube tvOneNews, Senin (24/2/2020).

Baca Juga :  MUI Bakal Bahas Fatwa Vaksin Covid-19 hingga Politik Dinasti saat Munas pada 25-28 November 2020

Sebelumnya, Karni Ilyas menyinggung soal banyaknya pejabat publik yang mengeluarkan pernyataan dan berakhir menjadi pro dan kontra.

“Sebenarnya banyak sekali ya ucapan atau pernyataan dari pejabat negara, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang lucu-lucu atau kontroversi,” ungkapnya.

Kendati demikian, menurut Karni pernyataan yang dilontarkan Sitti Hikmawatty ini tidak akan dibenarkan oleh semua pakar.

“Tapi memang yang paling menarik soal itu (pernyataan dapat hamil saat berenang), sebab selama ini semua pakar tidak ada yang akan membenarkan hal itu bisa terjadi,” jelasnya.

Baca Juga :  Hanafi Rais Kecelakaan di Tol Cipali, Mobilnya Ditabrak dari Belakang. Putra Amien Rais Itu Alami Luka Berat

Lebih lanjut wartawan senior ini menjelaskan alasannya.

“Karena kekuatan sel-sel atau sperma tadi di luar tubuh manusia itu dapat bertahan hanya dalam hitungan beberpa detik, apalagi dalam air,” ujarnya.

Karni Ilyas menyayangkan adanya pernyataan tersebut yang keluar dari seorang komisioner KPAI.

Ia bahkan menilai orang yang mengatakan hal demikian dianggap tidak berkompeten sebagai pejabat.

“Jadi ini hal yang tidak mungkin terjadi dan tidak pantas dikeluarkan oleh seorang pejabat,” ujarnya.

Sehingga menurut Karni,  menjadi ributlah masyarakat tentang isu tersebut karena dianggap tidak logis.

“Kalau tidak logis berarti dia tidak berkompeten sebagai pejabat,” tegasnya.

www.tribunnews.com