JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Enam bulan setelah banjir bandang dan tanah longsor besar meluluhlantakkan wilayah Sumatera bagian utara, pemerintah mulai menggeber agenda rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Targetnya tak main-main, seluruh proses pemulihan di tiga provinsi terdampak harus selesai paling lambat tahun 2028.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut pemerintah kini mulai meninggalkan fase tanggap darurat dan transisi menuju tahap pembangunan kembali secara permanen. Langkah tersebut dilakukan melalui skema rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang disusun dalam sebuah rencana induk nasional.
“Sekarang kami akan melakukan proses menuju pemulihan permanen,” ujar Tito usai rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Tito, proses penanganan pascabencana dibagi menjadi tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Saat ini, kata dia, pemerintah mulai fokus masuk ke tahapan terakhir yang menjadi pekerjaan paling besar dan kompleks.
“Jadi dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kami masuk masa untuk menuju permanen. Kami namakan rehab-rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan ini kuncinya adalah renduk (rencana induk),” katanya.
Rencana induk tersebut, lanjut Tito, disusun dari pengumpulan data berbagai daerah terdampak, mulai tingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi hingga kementerian dan lembaga. Seluruh data kemudian diselaraskan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Rencana induk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian/lembaga, setelah itu disandingkan. Dari sandingan itu, dari Bappenas, kemudian juga kami Satgas ikut menyesuaikan, akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun, 2026, 2027, 2028,” ucap mantan Kapolri tersebut.
Dalam program pemulihan permanen itu, pemerintah menyiapkan sedikitnya 11.512 kegiatan yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Program tersebut mencakup pembangunan kembali jalan, jembatan, sekolah, fasilitas umum, hingga hunian tetap bagi warga terdampak.
Tito menegaskan, pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama pada tahun pertama pelaksanaan rehab-rekon.
“Yang prioritas tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain,” katanya.
Diketahui, bencana ekologis besar berupa banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Sumatera bagian utara pada November 2025. Bencana itu meluas hingga 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 1.207 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Hingga kini, sebanyak 137 orang masih dinyatakan hilang. Selain korban jiwa, kerusakan besar juga terjadi pada permukiman warga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, hingga jaringan jalan dan jembatan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
