JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Rencana pemulangan WNI eks ISIS ke tanah air belum sampai pada keputusan presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski secara pribadi Jokowi menolak kepukangan 600 WNI eks ISIS, namun pihaknya butuh masukan dari beberapa pihak.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat terkait nasib WNI Eks ISIS atau warga negara Indonesia yang menjadi teroris lintas negara atau foreign terrorist fighters (FTF), di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).
Mahfud membahas sejumlah opsi yang akan diambil pemerintah terkait nasib mereka.
“Kami sudah membuat alternatif-alternatif yang nanti siang akan dilaporkan ke presiden,” kata Mahfud usai pertemuan yang berjalan sekitar satu jam itu.
Mahfud mengundang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Agama Fachrul Razi. Mereka dimintai pendapat terkait para FTF ini.
Mahfud mengakui isu ini menjadi polemik dan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Banyak yang sepakat bahwa mereka tak perlu dipulangkan, karena hanya akan menjadi virus yang merusak Indonesia dari dalam.
Namun Komnas HAM serta beberapa tokoh seperti Din Syamsudin mendorong pemerintah memulangkan mereka.
“Tapi, ada yang mengatakan juga enggak bisa dong. Masa melindungi segelintir orang tapi mengancam 267 juta orang. Kayak gitu-gitu diskusinya tadi,” kata Mahfud.
Meski begitu, Mahfud mengatakan seluruh aspirasi akan ditampung sebelum presiden mengambil keputusan. Termasuk pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah menyatakan secara personal, ia menolak agar para WNI Eks ISIS dipulangkan.
“Pasti menjadi dasar untuk dibahas pasti. Nanti kan akan dibahas di situ,” kata Mahfud. 
