JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Corona Kian Mengancam, DPRD Sragen Minta Pemkab Segera Geser Anggaran Untuk Penanganan. Bupati Sebut Ajukan Rp 1,6 Miliar

Sugiyamto (kanan) dan Fathurrohman (kiri). Foto/Wardoyo

loading...
Sugiyamto (kanan) dan Fathurrohman (kiri). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Wabah corona virus yang merambah Jawa Tengah dan eks Karesidenan Surakarta membuat DPRD Sragen ikut prihatin. Adanya korban meninggal dan penyebaran kasus yang makin meningkat membuat DPRD turut was-was.

Mereka mendesak Pemkab untuk segera bertindak cepat melakukan segala upaya pencegahan dengan menyiapkan peralatan antisipasi.

Tak hanya desinfektan, masker atau antiseptik di sekolah, peralatan untuk pelindung petugas juga diminta segera dipenuhi. Jika anggaran tak ada atau kurang, Pemkab diharapkan segera menggeser pos-pos yang bisa dialihkan untuk pencegahan corona virus.

“Corona ini nggak bisa dianggap sembarangan lagi. Penyebarannya sangat cepat. Makanya kami berharap Pemkab segera memetakan kebutuhan untuk pencegahan. Kalau nggak asa anggaran segera geser pos-pos anggaran yang sekiranya bisa digeser. Berapa angarannya untuk masker, hand sanitizer, bahkan alat untuk petugas juga harus segera dipenuhi,” papar Ketua Komisi IV DPRD, Sugiyamto, Kamis (19/3/2020).

Dia mencontohkan jika anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tak cukup untuk pengadaan peralatan, Dinas pendidikan dan Kebudayaan bisa menggeser pos anggaran lain.

Baca Juga :  Kurva Covid-19 Melandai, Sragen Segera Tatap New Normal. Bupati Minta Masyarakat Tetap Jalankan Protokol Kesehatan!

Yang terpenting, harus segera ada anggaran untuk pembelian wastafel, hand Sanitizer maupun masker. DPRD siap untuk membahas agar penanganan segera bisa dimaksimalkan.

”Silahkan digeser, bersurat ke DPRD untuk APBD menambahi anggaran proteksi corona ini,” tandasnya.

Legislator Komisi IV lainnya, Fathurrohman mengapresiasi langkah sigap Pemkab membentuk gugus penanganan dan penanggulangan corona. Namun yang perlu ditekankan adalah perlunya koordinasi sinergis antara DKK, Puskesmas, kecamatan, desa hingga RT.

Terutama dalam pengawasan warga Sragen yang menjadi TKI dan baru pulang dari negara lain. Selama ini ia melihat semua pengawasan dan penanganan terkesan hanya dibebankan ke DKK, sedang pihak RT dan desa kurang proaktif melakukan pemantauan.

‘Harusnya pihak desa melalui RT lebih tahu kondisi riil di lapangan. Siapa-siapa warga yang baru pulang dari luar negeri. Dan harusnya datanya dikoordinasikan dengan DKK agar bisa segera diawasi dan dipantau. Tapi selama ini semua hanya menunggu DKK. Padahal tenaga medis terbatas sedangkan cakupan pengawasan banyak lantaran hampir semua kecamatan ada banyak TKI yang diprediksi bakal pulang dalam waktu dekat ini,” tukasnya.

Baca Juga :  Akun Whatsapp Dibajak, Sejumlah Kades di Sragen Resah dan Lapor Polisi. Dicatut Untuk Minta Uang Rp 2 hingga Rp 3 Juta

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto menegaskan belum memikirkan penggeseran anggaran sampai saat ini. Menurutnya sejauh ini anggaran tidak terduga masih mungkin untuk mengatasi wabah sementara ini.

”Kita sekarang masih menggunakan dana tak terduga, kalau masih kurang pergeseran jadi opsi selanjutnya. Kami akan lakukan efisiensi anggaran,” tuturnya.

Dana tak terduga yang dimiliki Pemkab Sragen ada Rp 3,3 miliar. Jika Kondisi masih berkepanjangan dan dana tak terduga habis baru dilakukan penggeseran anggaran.

Sementara, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati juga menegaskan tidak perlu menggeser anggaran.

”Kami menggunakan dana tak terduga sesuai dengan situasi kondisi daerah darurat non bencana alam. Yang diajukan adalah Rp 1,6 miliar. Apabila melihat kondisi diperlukan akan ditambah,” terangnya. Wardoyo