JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Jokowi Minta Identitas Pasien Positif Corona Tidak Dibuka, Penyebar Identitas Lewat Medsos Ditindak Secara Hukum

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Foto: tempo.co
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penyakit akibat virus Corona ini sangat sensitif baik secara psikis penderita maupun secara sosial. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi ) mengingatkan agar semua pihak tidak membuka identitas pasien positif COVID-19.

Negara berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas atau data pribadi WNI positif virus Corona.

“Saya memerintahkan kepada menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit dan pejabat pemerintah tidak membuka privasi pasien. Kita harus mengikuti kode etik. Hak-hak pribadi penderita corona harus dijaga. Tidak boleh dikeluarkan ke publik,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca Juga :  20 Persen Relawan Yang Diujicoba Vaksin Covid-19 Ternyata Alami Demam. Begini Kata Menristek!

Jokowi juga meminta semua media menghormati privasi pasien positif COVID-19. “Sehingga secara psikologis mereka tidak tertekan, agar segera pulih dan sembuh kembali,” kata dia.

Pemerintah mengumumkan dua kasus pertama virus Corona di Indonesia, kemarin. Kasus tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Dua orang ini adalah ibu dan putrinya yang masing-masing berusia 64 tahun dan 31 tahun. Mereka berdomisili di Depok dan kini dirawat di RSPI Sulianti Saroso.

Baca Juga :  DPP Partai Gerindra Resmi Minta Maaf Kepada Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju Atas Kasus Edhy Prabowo

Pasca pengumuman itu, data pribadi pasien seperti nama lengkap, alamat tinggal, dan foto pasien tersebar di media sosial. Juru bicara penanganan wabah virus Corona, Achmad Yurianto mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar etika dan mempublikasikan privasi pasien tersebut.

 “Kemenkumham, Kominfo tadi sudah berkoordinasi juga, lapor ke presiden bahwa akan ada law enforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Akan ada sanksi,” ujar Yurianto di lokasi yang sama.

www.tempo.co