JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Komisi IV DPRD Sragen Sebut Penetapan Status Terkait Kasus Corona oleh Daerah-Daerah Bisa Picu Keresahan Masyarakat. Sosialisasi Pencegahan Diharapkan Sampai Tingkat RT!

Sugiyamto (kiri) dan Mualim Sugiyono. Foto/Wardoyo

loading...
Sugiyamto (kiri) dan Mualim Sugiyono. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Komisi IV DPRD Sragen mengapresiasi langkah sigap sejumlah daerah yang mulai menggencarkan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran corona virus.

Meski demikian, mereka mengkritisi penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di Solo karena berpotensi memicu keresahan berlebihan di masyarakat.

Hal itu disampaikan Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, Sabtu (14/3/2020). Saat menghadiri gathering kader kesehatan dan sosialisasi pencegahan corona di Gedung SMS Sragen tadi siang, ia mengatakan soal meliburkan sekolah, hal itu kebijakan kepala daerah dan DPRD tak terlalu mempersoalkan.

Namun ia menekankan yang lebih penting dilakukan saat ini adalah bagaimana menggencarkan pemahaman ke masyarakat dan antisipasi terhadap corona virus.

Ia juga memandang apabila ada kasus positif atau pasien corona meninggal, lebih baik daerah tersebut berkoordinasi dengan pemerintah.

Lalu tidak kemudian langsung menetapkan status daerah sendiri-sendiri karena bisa berdampak memicu keresahan di masyarakat.

Baca Juga :  8 Warga Sragen Positif Covid-19 Yang Sembuh Hari Ini Berasal dari 5 Kecamatan. Paling Tua Berusia 86 Tahun, Berikut Daftar Lengkapnya!

“Seharusnya seperti di Solo itu ketika ada kasus positif corona dan meninggal, daerah harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Biarkan yang menyampaikan pernyataan resmi itu satu pintu dari pusat yaitu juru bicara yang sudah ditunjuk Presiden. Jubir itulah yang berhak menyampaikan. Kalau tiap daerah mengumumkan sendiri-sendiri, dampaknya masyarakat jadi kurang tenang,” paparnya.

Legislator asal PDIP itu menilai jika masing-masing daerah kemudian menetapkan status sendiri, maka dikhawatirkan bisa membuat situasi daerah atau kota menjadi mencekam.

Masyarakat akan semakin ketakutan dan tak berani keluar rumah. Imbasnya akan memukul roda perekonomian dan usaha di wilayah masing-masing.

“Otomatis pengusaha dan sektor usaha yang akan terpukul. Dengan masyarakat takut keluar, daya beli akan menurun drastis. Makanya sekali lagi, akan lebih baik soal corona ini daerah selalu koordinasi dengan pusat. Jika ada kasus positif atau meninggal biar jubir pemerintah pusat yang berkomentar,” tandasnya.

Sekretaris Komisi IV, Mualim Sugiyono menekankan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan virus corona harus sampai di pelosok desa.

Baca Juga :  Kabar Duka, Satu Warga Tanon Sragen PDP Corona Meninggal Dunia Hari Ini. Usia Masih Muda, Jadi Korban Meninggal ke-16

Ia berharap semua jajaran puskesmas dan perangkat desa harus bekerjasama denggan perangkat desa untuk sosialisasi ke warga hingga tingkat RT.

Selain legislator asal Demokrat itu juga berharap agar warga kembali membudayakan konsumsi makanan dan jamu tradisional untuk menjaga kesehatan agar tak mudah terserang virus.

“Konsumsi makanan alami seperti uwi, gembili, ubi dan mengkonsumsi jamu tradisional jawa seperti jahe, temulawak,beras kencur dan lainnya, harus digalakkan kembali. Agar daya tahan tubuh makin kuat sehingga tak mudah terkena virus,” ujarnya.

Ia menambahkan masyarakat juga perlu membudayakan pola hidup bersih dan sehat. Membiasakan cuci tangan, berolahraga dan konsumsi makanan sehat adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menekan potensi tertular virus.

“Karena agama pun menganjurkan anadhufatu minal iman. Bahwa hidup bersih itu sebagian dari iman,” pungkasnya. Wardoyo