JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kemenhub Buka Transportasi Publik, Dishub DKI Jakarta Tetap Melarang

Penumpang memasuki bus Antar Kota antar Propinsi (AKAP) setelah pemberitahuan larangan mudik di terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu, 22 April 2020. Pemerintah resmi melarang warga mudik Lebaran ke kampung halaman demi mencegah pandemi virus corona (covid-19) yang berlaku secara efektif pada Jumat (24/4/2020) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meski Kementerian Perhubungan sudah membuka transportasi publik mulai Kamis (7/5/2020), namun Dishub DKI Jakarta tetap melarang perusahaan Otobus mengoperasikan armadanya.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

“Kalau mereka akan beroperasi kami akan stop. Yang antarkota antarprovinsi itu gak boleh,” ujar Syafrin saat dihubungi, Kamis (7/5/2020).

Syafrin mengatakan sampai saat ini Dishub DKI Jakarta masih berpedoman kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian mudik dan surat edaran ketua gugus tugas.

Sehingga seluruh kendaraan yang akan keluar Jabodetabek harus memiliki izin dan surat keterangan bahwa yang bersangkutan bersih Covid-19.

Izin mudik juga hanya diberikan untuk kegiatan yang dikecualikan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga :  Kejar Layangan Putus Hingga Naik Atap, Bocah 12 Tahun Meninggal Tersetrum Listrik

Kegiatan yang dikecualikan itu antara lain kegiatan pegawai negeri BUMD, orang sakit dalam perjalanan ke Jakarta, PMI, dan mahasiswa dari luar negeri.

“Jadi hanya kegiatan yang dikecualikan dari PSBB,” ujar Syafrin.

sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan seluruh moda transportasi komersial untuk angkutan penumpang darat, laut, serta udara akan kembali beroperasi per 7 Mei 2020.

Ia menjelaskan relaksasi pengoperasian seluruh moda transportasi publik itu sudah dirundingkan dengan Tim Gugus Tugas Covid-19.

Tim Gugus Tugas dalam hal ini bertindak menetapkan kriteria penumpang yang boleh menggunakan layanan transportasi umum di wilayah PSBB.

Baca Juga :  Dibuka Sejak Kamis, Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 9 Sudah Lebih dari 5 Juta Orang. Kuota Hanya 800.000

Menurut Budi Karya, penumpang yang dibolehkan menggunakan layanan transportasi adalah orang dengan keperluan bisnis yang esensial atau kepentingan mendesak.

Rinciannya, penumpang merupakan pegawai yang bekerja di bidang pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi, dan percepatan penanganan Covid-19.

Kemudian, pelonggaran ditujukan untuk penumpang yang membutuhkan penanganan medis, penumpang dengan kepentingan mendesak, misalnya ada keluarga yang meninggal dan pemulangan PMI, WNI, dan pelajar dari luar negeri yang akan pulang ke daerah asal.

Budi Karya menerangkan, kebijakan pembukaan transportasi publik itu akan diatur dalam beleid turunan dari peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

www.tempo.co