JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Larangan Zoom, Pakar: Untuk Konferensi Kenegaraan, Tak Ada Aplikasi Komersial yang Aman

Guru SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Pelatihan Secara Online dengan UMeetMe. Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertahanan mengeluarkan larangan penggunaan aplikasi video conference Zoom karena pertimbangan keamanan.

Terkait dengan hal itu, pakar keamanan internet dari Vaksinco, Alfons Tanujaya mengatakan, lembaga negara yang membahas isu-isu terkait rahasia negara sebaiknya tidak menggunakan aplikasi umum.

Menurut Alfons, jika terkait rahasia negara, tidak ada aplikasi video conference komersial yang aman.

“Ini tidak spesifik Zoom saja tetapi juga masalah semua aplikasi video conference,” ujarnya, Minggu (3/5/2020).

Dalam Surat Edaran Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2020, lembaga itu menyebut alasan pelarangan karena tidak ada jaminan keamanan data dari pihak penyedia aplikasi zoom dan adanya duplikasi traffic ke server di negara lain yang dapat dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Baca Juga :  Kemenkes Dominasi Jumlah Kasus Covid-19 Klaster Perkantoran di DKI Jakarta

Alfons mengatakan soal jaminan keamanan data dan duplikasi, aplikasi selain Zoom juga tidak memberikan jaminan keamanan data dan jaminan tidak ada duplikasi trafik.

Dia menduga hal ini menjadi isu di Zoom adalah karena servernya ada yang datanya di-route ke Cina dan di Amerika.

“Hal ini menjadi isu yang sangat sensitif. Padahal kalau data di-route ke Amerika sama saja kan bisa disalahgunakan. Jadi di sini ada standar ganda,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, Zoom dalam versi terbaru, Zoom 5.0, sudah memberikan pilihan kepada pengguna di mana mereka dapat memilih server mana saja yang boleh route video conference-nya.

Baca Juga :  Rahmat, Saksi Kasus Joko Tjandra Dicekal Selama 6 Bulan

“Dan juga ada pilihan data conference hanya di-host secara lokal di dalam jaringan lokal dan tidak keluar dari lingkungan korporat,” ujarnya.

Untuk lembaga yang sensitif terkait rahasia negara, Alfons menyarankan untuk menggunakan aplikasi in house atau yang disediakan oleh BIN atau BSSN.

“Jangan asal pakai aplikasi yang mengklaim buatan anak bangsa, karena menurut pantauan kami banyak sekali aplikasi video conference yang mengaku-ngaku produk anak bangsa, kenyataannya cuma rebranding atau nyontek dari aplikasi lain yang ganti nama dan logo,” ujarnya.

www.tempo.co