JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

BST dan BLT DD di Tanon Sragen Diduga Diwarnai Penyunatan. Warga Ungkap Diminta Setor Rp 150.000 Hingga Rp 300.000 ke Ketua RT Dengan Dalih Untuk Pemerataan

Ilustrasi uang
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Ilustrasi uang

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penyaluran dana bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Sragen diwarnai kabar tak sedap.

Warga penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM) di sejumlah rukun tetangga (RT) di Desa Tanon, Kecamatan Tanon mengaku dana BST maupun BLT DD yang harusnya diterima Rp 600.000, setelah cair diminta antara Rp 150.000 hingga Rp 300.000 oleh pihak Ketua RT.

Dalihnya, uang potongan yang dibahasakan keikhlasan dan sukarela itu akan digunakan untuk pemerataan dan akan diberikan kepada warga yang tidak menerima bantuan apapun.

Hasil penelusuran JOGLOSEMARNEWS.COM Selasa (2/6/2020), pemotongan terjadi hampir di sebagian besar RT dengan nominal potongan bervariasi.

Salah satunya di Dukuh Mojorejo. Salah satu warga penerima BST Kemensos, berinisial T, membenarkan dirinya sudah menyetor Rp 300.000 ke Ketua RT-nya setelah dana cair ke rekeningnya.

Ia menceritakan, dana BST itu cair melalui rekening BRI dan ia ambil sebelum Lebaran lalu.

Setelah cair, sorenya dirinya dan warga penerima BST kemudian didatangi Pak RT dan diminta menyetorkan Rp 300.000 dengan alasan untuk pemerataan dan akan diberikan ke warga yang tidak mendapat bantuan apapun.

“Sebelum bantuan cair, semua yang dapat sudah dikumpulkan Pak RT di rumah Pak Kaur pas puasa kemarin. Waktu itu disampaikan kalau nanti cair, diminta yang separuh suruh nyerahkan ke Pak RT untuk dibagikan ke warga yang nggak dapat apa-apa. Katanya diikhlaskan, kalau nggak manut nanti kalau ada bantuan apa-apa akan dicoret. Saya bilang apa adanya Mas,” paparnya sembari mewanti-wanti identitasnya tak diunggah vulgar karena takut.

Warga itu kemudian menguraikan saat dikumpulkan itu, sebenarnya sempat ada satu warga penerima BST yang sempat keberatan jika diminta setor separuh atau Rp 300.000.

Namun keberatan itu diabaikan dengan alasan potongan harus Rp 300.000. Warga pun pasrah dan akhirnya setelah dana cair, mereka menyetorkan Rp 300.000 ke Pak RT seperti pesanan awal.

“Jane dalam bathin ya gimana gitu. Masa kami yang punya nama dan hak dari pusat, hanya terima separuh. Padahal Pak Presiden Jokowi saja sampai mengawal agar bantuan bisa diterima utuh. Kalau sumbangan atau seikhlasnya mestinya ya semampu kita, apakah mau ngasih Rp 50.000, Rp100.000 atau berapa. Bukan langsung diputusi harus separuh begitu. Setelah kami serahkan Rp 300.000, kemudian dari Pak RT datang lagi mengembalikan Rp 50.000, katanya setelah dihitung lagi, hanya Rp 250.000,” tuturnya.

Ia menuturkan seingatnya di wilayah RT-nya ada empat warga yang menerima BST. Ia mengaku selama puluhan tahun, baru kali ini menerima bantuan dari pemerintah.

Baca Juga :  Cerita di Balik Temuan 2 Mahkluk Jenglot Yang Gemparkan Sragen. Air di Sekitarnya Mendadak Seperti Mendidih, Warga Sempat Ketakutan Tak Ada Yang Berani Mengambil

Ia juga mengungkapkan ada beberapa penerima bantuan sembako yang juga masih menerima BLT DD. Warga penerima tak kuasa untuk melawan atau memberontak lantaran sebelumnya sudah ada warning kalau tak manut, maka ke depan jika ada program bantuan tak akan diikutkan.

Tak hanya penerima BST, pengakuan senada juga muncul dari penerima BLT DD di dukuh lain di desa yang sama. Y, warga di RT 24, mengaku juga dipotong Rp 150.000 dan diminta disetorkan ke Ketua RT.

“Kata Pak RT untuk pemerataan diberikan ke warga yang nggak dapat,” terangnya saat dikonfirmasi bersama BPD, Selasa (2/6/2020).

Senada di RT 23, salah satu penerima BLT DD, berinisial D, juga mengatakan bahwa dana Rp 600.000 jatahnya diminta disetorkan Rp 200.000 oleh RT.

Namun potongan yang dibahasakan untuk dibagi ke warga yang tidak menerima itu, tidak disertai kuitansi atau tanda terima.

Dipotong Rp 200.000 Pak. Sanjange dibagi kalih sing boten nampa. Yang nampi dipotong sedaya Rp 200.000. Sak derenge mpun dikandani riyin (Katanya dibagi dengan yang nggak nerima. Yang menerima semua dipotong Rp 200.000. Sebelumnya sudah diberitahu),” jelasnya.

Salah satu Ketua RT, P saat dikonfirmasi mengatakan dana BLT DD di wilayahnya sudah dibagi semua. Ia menampik memotong dana itu, akan tetapi itu diberikan oleh warga penerima ikhlas lahir batin.

Do ikhlas lahir batin. Ken nyukakne sing boten angsal. Kula boten motong, itu keikhlasan. Kalau di RT mriki, sedaya rata-rata Rp 160.000. Kula mboten njaluk, tapi niku keikhlasan (Pada ikhlas lahir batin. Katanya disuruh memberikan yang tidak dapat. Kalau di RT sini, semua rata-rata Rp 160.000. Saya nggak minta tapi itu keikhlasan,” terangnya.

Salah satu anggota BPD Desa Tanon, Henry BW membenarkan dari hasil pengakuan warga dan pengecekannya, memang hampir semua RT terjadi pemotongan BST maupun BLT DD. Besarannya bervariasi antara Rp 150.000 sampai Rp 250.000.

Ia menyayangkan terjadinya pemotongan itu. Sebab dari awal saat rapat di Musdes dan sebelum pencairan, sudah ditegaskan dan disepakati bahwa dana BST maupun BLT DD harus diserahkan utuh sesuai nominalnya.

“Apapun alasannya, pemerintah sudah menegaskan tidak boleh dipotong meski dengan bahasa dibagi ke warga lain. Kalau bahasanya keikhlasan, mengapa ditentukan nominalnya. Kami hanya ingin semua dijalankan sesuai aturan dan kebenaran saja. Harapannya ini jadi perhatian agar tidak menjadi kebiasaan, karena selama ini kalau ada bantuan selalu diupayakan diratakan. Padahal aturannya harus diterimakan utuh. Yang tidak ada potongan hanya beberapa RT saja, salah satunya RT 1 wilayah saya karena sudah saya ingatkan agar disampaikan utuh agar tidak jadi masalah,” tegasnya.

Baca Juga :  Terungkap, Aksi Perusakan Tugu PSHT di 3 Kecamatan di Sragen Libatkan Rombongan IKSPI. Diduga Untuk Show Of Force, Sempat Kocar-Kacir Dihalau Polisi Hingga Puluhan Motor Ditinggal

Ia berharap pihak terkait dan Pemkab bisa menelusuri dan mengusut tuntas kasus itu. Kemudian potongan bisa dikembalikan lagi ke warga penerima.

“Sehingga budaya-budaya main potong dengan alasan pemerataan itu tidak terus terulang. Kasihan warga desa kalau ditekan, mereka pasti takut kalau mau bilang nggak mau dipotong. Kalau memang diratakan, harus diusut pula berapa hasil potongannya dan diserahkan ke siapa saja. Karena kan sepengetahuan kami, bantuan kan sumbernya banyak. Yang miskin nggak dapat BLT, kan dapat BST, atau dapat PKH dan BPNT, atau program lainnya. Nah, kalau mau dikasihkan yang nggak dapat, warga yang mana lagi, kita jadi heran. Tolong lah warga jangan hanya dibodohi terus lah,” tandasnya.

Kades Belum Terima Laporan, Kaur Membantah

Saat dikonfirmasi, Kades Tanon, Lukman Hakim mengatakan belum ada aduan atau laporan dari warga soal dana BST dan BLT DD yang diduga disunat itu.

Ia mengatakan sejak awal, pihak desa sudah menekankan bahwa dana harus diberikan utuh tidak boleh ada potongan.

Saat ditanya pengakuan warga yang diminta menyetor ke Ketua RT, Kades menyebut tidak pernah ada instruksi dari Pemdes.

“Beberapa kali dalam rapat musyawarah desa, kami selalu sampaikan ke anggota Satgas, BST dan BLT DD harus diberikan jangan sampai ada potongan. Apalagi di tingkat desa dan RT. Kalau itu inisiatif warga, kami tidak tahu. Yang jelas belum ada laporan resmi atau tertulis soal potongan itu,” tegasnya.

Lukman menguraikan untuk BLT DD di desanya, alokasi dananya masuk kategori 30 persen dari dana desa. Dari hasil perhitungan, ada 143 KK yang menerima. Penyaluran sudah selesai dilakukan dan pihaknya sudah mewanti-wanti agar bantuan bisa dibelikan sembako.

Sementara, Camat Tanon, Suratman yang kebetulan tadi siang juga sedang berada di Desa Tanon, mengaku kemarin sempat menerima pesan WA soal dugaan pemotongan di Desa Tanon. Seketika itu, ia langsung meminta Kades menindaklanjuti dengan kroscek.

“Untuk BLT DD hari Jumat kemarin sudah selesai semua. Tidak ada laporan potongan, kemarin memang sempat ada WA langsung kami koordinasikan dengan desa dan tidak ada laporan,” kata dia.

Salah satu Kaur, Supri, juga mengaku bahwa BST dan BLT DD sudah kondusif. Soal indikasi pemotongan oleh RT dan atas instruksinya, ia membantah hal itu.

“Itu tidak benar Mas dan tidak ada (pemotongan),” katanya. Wardoyo