Din Syamsuddin: Rakyat Tunggu Janji Jokowi untuk Rombak Kabinet

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Teguran Keras presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap para menterinya terkait dengan lambannya kinerja, terutama terkait penanganan Covid-19, menuai pujian dari Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK), M Din Syamsuddin.

Ia juga mengapresiasi teguran Jokowi yang disertai dengan mengancam akan melakukan rombak kabinet.

“Janji reshuffle kabinet sudah disampaikan secara terbuka kepada rakyat. Maka rakyat akan menunggu realisasinya,” ujar Din dalam keterangannya, Rabu (30/6/2020).

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat dengan para pembantunya pada 18 Juni 2020 yang dipublikasikan di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), Jokowi meminta kabinetnya bekerja lebih keras dalam menangani pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, langkah luar biasa (extraordinary) akan dia tempuh, termasuk rombak kabinet jika tak kunjung ada progres yang signifikan.

Menurut Din, kinerja kabinet yang buruk hanya dapat diatasi dengan pembentukan kabinet ahli atau zaken kabinet dengan menempatkan anak-anak bangsa yang mumpuni dan berintegritas.

“Hindari pertimbangan balas jasa dan bagi kursi, diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya.”

Sejak awal pembentukan Kabinet Jilid II, sejumlah tokoh menyarankan Jokowi membentuk zaken kabinet.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan, zaken kabinet tidak mesti diisi para menteri ahli yang nonpartai politik.

Sebab, pada intinya, juga bisa diisi oleh orang berdasarkan kompetensinya.

Menurut Syamsuddin Haris, zaken kabinet akan lebih menguntungkan buat rakyat Indonesia ketimbang kabinet berbasis politik.

Pasalnya, yang selalu dikhawatirkan dari kabinet berbasis politik adalah adanya konflik kepentingan, yaitu kepentingan menteri sebagai pejabat publik yang harus melayani publik, di sisi lain juga harus melayani partainya.

Hanya, kata Syamsuddin, zaken kabinet tidak selalu menguntungkan untuk Jokowi.

“Dia bisa digugat oleh koalisi pendukungnya. Koalisi itu merasa udah berjasa memenangkan Jokowi, kok enggak dapat bagian kekuasaan,” ujarnya, Jumat (10/5/2019).