Pemkab Bantul Tunggu Regulasi dari Pusat untuk Pangkas ASN Tak Produktif

BANTUL, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Bantul menunggu regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang tengah menyiapkan strategi untuk memangkas Aparat Sipil Negara (ASN) yang tidak produktif.

Hal itu disampaikan oleh Sekda Kabupaten Bantul Helmi Jamharis. Dia mengatakan, Pemkab Bantul kini masih menunggu regulasi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dia mengatakan, sampai saat ini Bantul memang belum menerima peraturan yang bersifat teknis perihal kebijakan pengurangan pegawai.

Pemerintahan Kabupaten Bantul menyatakan siap dan akan mengikuti aturan apabila memang ada regulasi yang mengatur.

“Apapun perintahnya akan kita ikuti,” terang Helmi, kepada Tribunjogja.com, Sabtu (20/6/2020).

Sebagaimana diberitakan, rencana kebijakan pengurangan ASN tidak produktif yang diutarakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo berkaca dari banyaknya ASN yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saat Work From Home (WFH), selama pandemi coronavirus disease (Covid-19).

Menurut dia, banyak pegawai yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Alhasil, kelompok pegawai yang produktif pekerjaannya semakin bertambah. Mereka terpaksa ikut mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok yang tidak produktif.

Tjahjo menilai Indonesia memang kelebihan ASN yang tidak diperlukan, tetapi kekurangan tenaga yang dibutuhkan.

“Too many, but not enough. Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekruitmen ke depan,” ujar Tjahjo Kumolo.

Sebab itu, Menpan-RB mengaku terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencari solusi.

Kedua instansi sepakat untuk merumuskan ulang sistem manajemen ASN sesuai dengan tatanan kenormalan baru.

Harapannya, apabila komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah ASN sudah tepat, maka remunerasi-nya juga akan meningkat signifikan.