SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Komisi IV DPRD Solo mengingatkan sekolah untuk tidak “berjualan” seragam. Hal itu disampaikan usai memantau hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020.
Anggota Komisi IV DPRD Solo, Ekya Sih Hananto mengungkapkan, Pemkot harus tegas menyikapi kemungkinan adanya pungutan kepada orang tua siswa setelah proses PPDB selesai. Seperti misalnya uang seragam yang kerap dijadikan dasar sekolah baik jenjang SD dan SMP untuk menarik pemasukan.
“Jika memang tidak ada pembayaran apapun setelah PPDB, Dinas Pendidikan (Disdik) harus tegas. Jangan sampai kemudian ada oknum yang menarik uang pembayaran,” ujarnya, Rabu (8/7/2020).
Menurut Ekya, uang seragam merupakan salah satu celah yang sering digunakan oknum untuk memungut pembayaran pada orang tua siswa baru. Untuk itu, Disdik diminta mensosialisasikan terkait tidak adanya pembayaran secara masif.
“Sejauh ini PPDB susah berjalan dengan baik. Jangan sampai kemudian tahapannya tercoreng karena ulah oknum yang memungut pembayaran setelah PPDB selesai,” tandasnya.
Kepala Disdik Solo, Etty Retnowati menegaskan, tidak ada biaya apapun setelah proses PPDB selesai hingga siswa diterima di sekolah baru.
“Termasuk tidak ada uang seragam. Selokan negeri bebas dari pembayaran apapun termasuk seragam. Semua bebas. Kami sudah memberitahukan itu ke sekolah-sekolah baik jenjang SD ataupun SMP. Termasuk komite sekolah dilarang menjual seragam,” tegasnya. Prihatsari
- Kontak Informasi Joglosemar News :
- Redaksi : [email protected]
- Promosi : [email protected]
- Kontak : [email protected]
