JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Semarang

Gubernur Ganjar Tunjuk Padmaningrum Jadi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng

Pisah sambut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Jumeri di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumat (24/7/2020). Jumeri, yang kini menjabat Direktur Jenderal Paud-Dikdasmen Kementerian Pendidikan. Humas Pemprov

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM- Padmaningrum resmi ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjuk Padmaningrum yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.

Padmaningrum akan melanjutkan tugas yang ditinggalkan Jumeri, yang kini menjabat Direktur Jenderal Paud-Dikdasmen Kementerian Pendidikan.

“Sudah saya tunjuk. Bu sekertaris dinas (Padmaningrum),” kata Ganjar usai mengikuti pisah sambut Jumeri di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumat (24/7/2020).

Ganjar juga menyampaikan, ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Padmaningrum. Pasca Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka pengelolaan belajar mengajar di sekolah harus dikelola dengan baik.

“Tolong sekolah dikelola. Karena ini masih covid, maka betul-betul diukur persiapannya, apakah tatap muka kelasnya, atau daring,” urai dia.

Pembelajaran daring lanjut Ganjar sudah banyak mendapat komplain dari masyarakat. Sebab, infrastruktur memang belum memenuhi untuk mendukung program ini.

Baca Juga :  Marak Aksi Balap Lari Liar, Ganjar: Tak Kei Lapangan Mlayuo Sing Banter Le

“Kalau memang dalam hal infrastruktur belum bisa memenuhi, maka mekanismenya seperti apa. Kalau memang harus tatap muka, bagaimana pembatasannya dan protokolnya harus benar-benar ketat,” tegasnya.

Selain soal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pasca PPDB, soal integritas juga harus ditekankan. Ada beberapa keluhan masyarakat yang ditarik iuran saat masuk sekolah baru.

Ada juga yang memaksa siswa membeli seragam di sekolah. Menurut Ganjar, hal itu tidak boleh dilakukan. Kalau memang siswa tidak mampu, Ganjar membolehkan siswa tersebut sekolah tanpa seragam.

“Masyarakat tanya soal itu, katanya gratis tapi ada beberapa yang dimintai bayaran. Makanya saya minta Plt baru itu menertibkan. Kemarin ada satu yang kami temukan, saya minta mundur atau saya pecat. Kencang saya kalau soal ini, agar masyarakat yang dalam kondisi sulit ini bisa belajar dengan baik,” katanya.

Baca Juga :  Kebijakan Sanksi Denda untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Berhasil Ubah Status Zona di Kudus

soalan 17 kecamatan di Jateng yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri. Dalam waktu dekat, akan diuji coba di tiga kecamatan untuk dibuatkan kelas jarak jauh.

“Saya minta betul-betul didampingi sehingga bisa jalan. Selain itu, daerah-daerah lain diharapkan semuanya ada fasilitas sekolahan,” imbuhnya.

Ganjar menerangkan, untuk pengisian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, nantinya akan menggunakan mekanisme baru. Tidak hanya dengan lelang jabatan, tapi bisa dari kader internal yang sudah diuji melalui talent pool.

“Soalnya ada surat dari Kementerian, yang menyatakan daerah-daerah dengan pengelolaan personil yang bagus, salah satunya Jateng bisa menggunakan talent pool.

Jadi personil internal yang digunakan. Tapi saya punya hak apakah talent pool atau lelang jabatan. Kalau memang personil di dalam tidak memenuhi yang saya inginkan, ya kita lakukan lelang,” imbuh dia. Satria Utama