JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

DPRD Sragen Ungkap Kebanjiran Curhat Wali Murid Kelamaan Belajar Daring Bikin Anak Mulai Jenuh dan Makin Malas. Sarankan Dinas Segera Siapkan Strategi Belajar Tatap Muka!

Sugiyamto. Foto/Wardoyo
Sugiyamto. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Komisi IV DPRD Sragen mengaku kebanjiran curahan hati (curhat) dari wali murid yang menanyakan digelarnya sekolah tatap muka.

Kelamaan belajar di rumah yang sudah berlangsung hampir enam bulan, membuat siswa mulai jenuh dan berharap segera digelar sekolah tatap muka.

Fakta itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, Rabu (26/8/2020). Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , ia mengatakan pembelajaran sekolah secara tatap muka memang sudah waktunya dilakukan, untuk pendidikan yang lebih baik.

Namun ia menekankan penerapannya tetap harus melihat kondisi riil yang ada di daerah masing-masing. Terutama di zona aman serta wajib menerapkan dan mengikuti protokol kesehatan.

“Banyak yang curhat agar sekolah dibuka lagi, sebab anaknya sudah jenuh pembelajaran lewat daring. Anaknya jenuh di rumah dan malahan anaknya hanya bermain ponsel, orang tua juga malah lebih susah mengatur anak mereka. Pembelajaran tatap muka di sekolah memang harus dilakukan, banyak orang tua murid yang mengeluh dan curhat kepada kami, meminta agar sekolah dibuka kembali,” paparnya.

Politisi asal PDIP itu memandang sektor kesehatan dan pendidikan adalah dua hal yang sangat penting bagi masyarakat.

Bila terlalu lama tidak sekolah secara tatap muka, maka anak-anak akan semakin malas.  Selain itu, waktu selama sekitar enam bulan pandemi, seharusnya sudah membuat masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk yang ada di bawah mengetahui bagaimana cara menghindarinya.

Baca Juga :  Awas, Muncul Kasus Baru Covid-19 dari Klaster Keluarga di Beberapa Kecamatan di Sragen dan Makin Ganas. Di Mondokan Satu Orang Tulari 7 Orang Dekatnya, di Masaran 1 Warga Positif Tulari 9 Orang

“Kalau tata cara dan protokol kesehatan diterapkan dengan baik, saya yakin bisa menghindari terkena dan penularan Covid 19. Itulah yang paling utama dan ini butuh kesadaran tinggi dari masyarakat,” tandasnya.

Politisi dari Masaran ini juga menilai, bila pembelajaran tatap muka kembali dilakukan dari semua tingkatan sekolah, PAUD dan TK adalah yang paling rentan. Karenanya dua jenjang itu perlu pengaturan khusus agar guru para lebih mudah dalam mengawasi.

“Untuk satu kelas di PAUD atau TK, pembelajaran dibatasi jumlah siswanya, supaya guru lebih mudah dalam mengawasi. Untuk detail aturannya, itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang  berwenang membuatnya,” katanya.

Komisi IV DPRD Sragen sendiri sudah memberi masukan dan saran kepada Disdikbud. Pemberlakukan pembelajaran tatap muka kembali dilakukan juga untuk membuat dunia pendidikan lebih baik. Terlebih banyak hal di dunia pendidikan, yang tidak bisa dilakukan secara daring.

Sebelumnya, Kepala Disdikbud Sragen, Suwardi menyampaikan pembelajaran tatap muka tetap pada rencana semula yakni mulai 31 Agustus.

Saat ini sedang menyiapkan Petunjuk teknis (Juknis) tentang gambaran yang harus dikakukan di sekolah. Langkah yang disiapkan yakni terkait perangkat penunjang protokol kesehatan.

Seperti thermogun, wastafel dan mewajibkan semua siswa kenakan masker. Untuk kepentingan itu, hari ini tadi pihaknya sudah mengumpulkan semua Kasek SMP yang nantinya diikuti Kasek TK hingga SD.

”Tidak berubah tetap 31 Agustus. Ini sedang kami siapkan Juknisnya. Masih menyiapkan persyaratan seperti yang tertuang dalam SKB empat menteri. Selain itu juga menyiapkan peralatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19,” ujarnya Rabu (19/8/2020).

Baca Juga :  Tambah 6 Lagi, Kasus Covid-19 Sragen Melonjak Jadi 433 Kasus Positif Hari Ini. Tiga Orang dari Gemolong, Dua Orang Dirawat di Rumah Sakit, Total Sudah 59 Meninggal Dunia

Suwardi menguraikan untuk memastikan keamanan siswa saat belajar tatap.muka, sekolah wajib memiliki thermogun, disinfectan, wastafel dan masker untuk mengurangi resiko potensi.

Kemudian dilakukan pembatasan durasi pembelajaran. Nantinya siswa hanya masuk tiga kali dalam sepekan dan mengikuti 50 persen dari jumlah rombel. Dengan pembatasan ini maksimal hanya 4 jam pelajaran di sekolah.

”Disiapkan menjadi separuh kelas agar bisa jaga jarak. Separuh itu jika SMP maksimal 16 anak karena biasanya 32 anak. Sedangkan SD maksimal 14 anak karena rombel ada 28. Sedangkan TK dan PAUD hanya 5 anak,” terang Suwardi.

Dia menegaskan secara teknis juknisnya nanti mengikuti masing-masing sekolah.
Lantas jika dari orang tua belum memperbolehkan dilakukan tatap muka, maka tetap dilayani pembelanjaran dengan daring.

Suwardi menyampaikan selama pembelajaran daring diakui memang masih banyak kendala. Banyak yang menginginkan dilakukan pembelajaran tatap muka. Namun dinas juga tidak boleh gegabah dalam mengambil tindakan.

”Kita dorong untuk anak juga membawa bekal dari rumah. Menghindari kekhawatiran berkerumun di tempat jajanan. Kita menghindari sekolah jadi klaster baru. Kami siap dengan apapun keputusannya namun juga langkah ini tetap dilakukan evaluasi dan diawasi,” tukasnya. Wardoyo