JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pemerintah akan Salurkan Bantuan Tunai untuk Karyawan Bergaji Rendah, Ini Kriteria Pegawai yang Menerima

Ilustrasi uang rupiah. Foto: pixabay.com

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Situasi pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan hingga saat ini telah membuat ekonomi masyarakat menurun.

Pemerintah pun mengambil tindakan dengan kebijakan pemberian dana bantuan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung.

Salah satunya yang sedang ramai diperbincangkan saat ini yakni rencana pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT, kepada pegawai bergaji rendah. Bantuan tersebut sebagai bagian dari stimulus pemulihan ekonomi nasional dalam menanggulangi dampak Covid-19.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp31,2 triliun untuk program bantuan ini.

Lantas siapa saja yang akan menerima bantuan tersebut? Kriteria apa saja yang menentukan seorang pegawai akan menerima atau tidak bantuan tersebut? Berikut rinciannya:

1. Menerima Gaji Kurang dari Rp5 Juta Per Bulan

Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Rabu (5/8/2020), rencana bantuan tunai akan diberikan kepada pekerja yang mendapat gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Jumlah penerima bantuan gaji ini nantinya sekitar 13,8 juta orang pekerja bergaji rendah.

Baca Juga :  JK Minta Pilkada 2020 Ditunda Sampai Vaksin Covid-19 Ditemukan

2. Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Dijelaskan Erick Tohir, skema pemberian bantuan langsung tunai ini akan disalurkan kepada karyawan yang aktif dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Data BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk mengetahui para pegawai bergaji di bawah Rp5 juta, yakni dengan menghitung besaran iuran per bulan yang di bawah Rp150.000.

Kriteria ini sekaligus menegaskan jika bantuan ini tidak akan disalurkan kepada karyawan perusahaan yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

3. Bukan PNS atau Pegawai BUMN

Selain harus bergaji di bawah Rp5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, kriteria lain yakni, karyawan penerima bantuan bukan berstatus sebagai PNS ataupun pegawai BUMN.

Erick menjelaskan, skema pemberian bantuan langsung tunai tersebut hanya ditujukan kepada pekerja non-PNS dan BUMN.

Baca Juga :  Persebaran Corona Meluas, Kembali 3 Gedung Pemprov DKI Jakarta Ditutup

4. Memiliki Rekening Bank

Lebih lanjut mengenai skema penyaluran bantuan, Erick menjelaskan jika telah selesai difinalisasi, nantinya bantuan langsung tunai berupa gaji tambahan untuk pekerja ini akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing karyawan dan tidak melalui perusahaan tempat mereka bekerja. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir penyelewengan dana bantuan.

Rincian lain mengenai bantuan langsung tunai untuk pekerja ini yakni besaran gaji tambahan yaitu sebesar Rp600.000 per orang yang akan diberikan selama empat bulan.

Ditargetkan bantuan berupa gaji tambahan ini sudah akan bisa disalurkan kepada para pekerja yang memenuhi kriteria pada bulan September mendatang.

Pemerintah juga masih mempertimbangkan waktu penyaluran antara satu kali sebesar Rp2,4 juta atau dua kali sebesar Rp1,2 juta yang ditransfer setiap dua bulan sekali. Vidya Perdana