JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Semarang

Kekeringan Melanda Grobogan, 80 Desa Alami Kekurangan Air Bersih, Bantuan 1.431.000 liter Air Bersih Telah Disalurkan

Ilustrasi kekeringan. Tempo.co

GROBOGAN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kemarau panjang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Groboganyang membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 80 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Grobogan terdampak kekeringan terhitung sejak 8 Agustus 2020 lalu. Sudah didistribusikan total 325 tangki atau 1.431.000 liter air bersih untuk warga setempat.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati menerangkan, guna memenuhi kebutuhan air, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan menggandeng beberapa instansi terkait dan dunia usaha seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Palang Merah Indonesia (PMI), dan berbagai corporate social responsible (CSR).

“Pendistribusian 257 tangki menggunakan dana APBD 2020 dan 68 tangki lainnya dari CSR dunia usaha,” kata Raditya melalui keterangan resmi yang diterima, Senin (21/9/2020).

Kekeringan tepatnya telah berdampak pada 2.384 kepala keluarga (KK) atau 5.727 jiwa di Kabupaten Grobogan. Pada tahun 2020 ini, menurut data BPBD Kabupaten Grobogan, sedikitnya ada 100 desa yang terdampak kekeringan. Sebanyak 97 desa di 14 kecamatan masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan.
Bencana hidrometorologi ini akibat faktor cuaca Hari Tanpa Hujan (HTH) sejak awal Agustus lalu.

Menurut hasil monitoring cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) per 10 September 2020, sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan masih berpotensi mengalami HTH dengan klasifikasi hari yang bervariasi antara 1-5 hari (sangat pendek) hingga 21-30 hari (panjang).

Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa potensi musim kemarau masih akan berlangsung hingga satu bulan ke depan. Kondisi tersebut juga berlaku bagi kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah hingga satu bulan ke depan, terhitung sejak waktu monitoring.

Melihat adanya dampak dari bencana yang dipicu oleh faktor cuaca dan hasil monitoring cuaca dari BMKG tersebut, BNPB meminta agar pemangku kebijakan dan masyarakat di daerah lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak dari musim kemarau. Terutama untuk wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan meteorologis.

Baca Juga :  Gubernur Ganjar Umumkan UMP Jateng 2021 Naik 3,27 Persen, Lebih Banyak Rp56.963 Dibanding Tahun 2020

“Para pemangku kebijakan di daerah juga diharapkan dapat lebih optimal melakukan penyimpanan air pada musim hujan untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan,” kata dia.

Kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan telah berdampak pada 2.384 KK/5.727 jiwa. Jenis bencana hidrometorologi itu dipicu oleh faktor cuaca Hari Tanpa Hujan (HTH) sejak awal Agustus lalu.

Menurut data BPBD Kabupaten Grobogan, sedikitnya ada 100 desa yang terdampak kekeringan, dimana 97 desa di 14 kecamatan masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan pada tahun 2020.

Adapun rincian desa yang terdampak meliputi Desa Tirem, Desa Temon dan Desa Lemahputih di Kecamatan Brati. Desa Jono, Desa Plosorejo, Desa Pojok, Desa Mayahan, Desa Pulorambe, Desa Tawangharjo, Desa Tarub dan Desa Godan di Kecamatan Tawangharjo.

Kemudian Desa Prigi, Desa Karanglangu, Desa Panimbo, Desa Kentengsari dan Desa Kedungjati di Kecamatan Kedungjati. Desa Tanggungharjo, Desa Mrisi, Desa Brabo dan Desa Ringinpitu di Kecamatan Tanggungharjo. Desa Bago, Desa Simo, Desa Rejorasi, Desa Pakis, Desa Crewek, Desa Banjarsari, Desa Grabagan, Desa Tanjungsari, Desa Kuwu, Desa Kalisari, Desa Kradenan, Desa Banjardowo, Desa Sambongbangi dan Desa Sengonwetan di Kecamatan Kradenan.

Selanjutnya Desa Warukaranganyar, Desa Nglobar dan Desa Kalongan di Kecamatan Purwodadi. Desa Plosoharjo, Desa Boloh, Desa Tunggak, Desa Ngrandah, Desa Kenteng, Desa Genengsari, Desa Tambirejo, Desa Depok, Desa Pilangpayung dan Desa Genengadal di Kecamatan Toroh.

Adapun Desa Gunungtumpel, Desa Cekel, Desa Karanganyar, Desa Nampu, Desa Jetis, Desa Telawah, Desa Ketro, Desa Parakan dan Desa Karangsono di Kecamatan Karangrayung. Desa Randurejo, Desa Mlowokarangtalun, Desa Pojok, Desa Jatiharjo, Desa Sindurejo, Desa Tuko, Desa Panunggalan, Desa Mangunrejo, Desa Jetaksari, Desa Pulokulon, Desa Jambon, Desa Karangharjo dan Desa Sembungharjo di Kecamatan Pulokulon.

Baca Juga :  Kabupaten Semarang Sedang Siapkan Materi Debat Pilkada

Ada pula Desa Kropak, Desa Gedangan dan Desa Tanjungrejo di Kecamatan Wirosari. Desa Geyer, Desa Monggot dan Desa Asemrudung di Kecamatan Geyer. Desa Gabus, Desa Suwatu, Desa Keyongan, Desa Pandanharum, Desa Sulursari, Desa Pelem, Desa Tahunan, Desa Bendoharjo, Desa Kalipang, Desa Tunggulrejo, Desa Karangrejo dan Desa Banjarejo di Kecamatan Gabus.

Terakhir ada Desa Grobogan, Desa Karangrejo, Desa Teguhan, Desa Putatsari, Desa Getasrejo, Desa Rejosari, Desa Ngabenrejo, Desa Lebak dan Desa Tanggungharjo di Kecamatan Grobogan. Desa Baturagung di Kecamatan Gubug, Desa Kamat dan Desa Lajer di Kecamatan Penawangan.

Sementara itu, menurut hasil monitoring cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) per 10 September 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan masih berpotensi mengalami HTH dengan klasifikasi hari yang bervariasi antara 1-5 hari (sangat pendek) hingga 21-30 hari (panjang). Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa potensi musim kemarau masih akan berlangsung hingga satu bulan ke depan.

Kondisi tersebut juga berlaku bagi kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah hingga satu bulan ke depan, terhitung sejak waktu monitoring.

Melihat adanya dampak dari bencana yang dipicu oleh faktor cuaca dan hasil monitoring cuaca dari BMKG tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta agar pemangku kebijakan dan masyarakat di daerah dapat lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak dari musim kemarau terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan meteorologis.

Para pemangku kebijakan di daerah juga diharapkan dapat lebih optimal melakukan penyimpanan air pada musim hujan untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan. Ris|Satria Utama