JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

KPK Tunggu Perkembangan Sebelum Ambil Alih Penanganan Kasus Joko Tjandra

Djoko S Tjandra. Foto: Republika.co.id

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan akan melihat perkembangan penamganan kasus Joko Tjandra.

Ia menyebutkan sejumlah syarat mengambil alih penyidikan kasus Joko Tjandra dari kepolisian atau kejaksaan.

“KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan,” kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019, disebut bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Polri atau Kejaksaan Agung.

Baca Juga :  Bamsoet Sebut 6 Hambatan Mengadang Jika Pilkada Digelar di Tengah Pandemi

Ada sejumlah syarat yang tercantum di Pasal 10A ayat (2). Pertama, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi (tipikor) harus ditindaklanjuti.

Pada syarat pertama ini, Alexander mengatakan bahwa kepolisian dan kejaksaan telah menindaklanjuti laporan.

Syarat kedua, proses penanganan tipikor tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam syarat ini, Alexander mengatakan pihak kepolisian sudah melimpahkan ke kejaksaan. Bahkan, menurut dia, prosesnya cepat untuk penanganan perkara yang melibatkan aparat hukum.

“Tidak ada penundaan dan pihak kepolisian setiap perkembangan penyidikan perkara juga menyampaikan ke KPK,” ujarnya.

Baca Juga :  Bantuan Kuota Internet Dibagi Dua Paket, Ini Penjelasan Menteri Nadiem

Syarat ketiga, penanganan tipikor ditujukan melindungi pelaku tipikor sesungguhnya. Syarat ini merupakan salah satu yang belum diketahui KPK.

Sehingga, Alexander menyatakan bahwa pimpinan telah memerintahkan Direktur Penindakan untuk menerbitkan surat tugas supervisi.

Rencananya, kata Alex, KPK akan mengundang kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan gelar perkara bersama-sama.

“Kami akan lihat sejauh mana penanganan perkara korupsi dalam perkara itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah ada pihak-pihak ingin dilindungi dalam penanganan perkara tersebut,” katanya.

www.tempo.co