JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penyaluran dana bantuan sosial (bansos) melalui berbagai program pemerintah diharapkan mampu mengurangi dampak pandemi Covid-19 di masyarakat. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang mengeluhkan bantuan tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menerima hingga 1.074 keluhan terkait penyaluran bansos Covid-19. Jumlah itu berdasarkan laporan yang diterima lembaga antirasuah tersebut melalui aplikasi Jaga Bansos, hingga 4 September 2020.
“Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 428 keluhan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya, Rabu (9/9/2020).
Ipi mengatakan, selain keluhan tidak menerima bantuan, ada enam keluhan lainnya yang juga banyak disampaikan pelapor. Yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 117 laporan; bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 86 laporan.
Kemudian nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif, sebanyak 52 laporan; mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 12 laporan; bantuan yang diterima kualitasnya buruk 11 laporan; seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima sebanyak 6 laporan; dan berbagai keluhan lainnya total mencapai 362 laporan.
“Keluhan tersebut disampaikan oleh 967 pelapor yang ditujukan kepada 258 pemerintah daerah, yang terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 239 pemerintah kabupaten/kota, serta kepada Kementerian Sosial,” kata Ipi.
432 Laporan Ditindaklanjuti
Lebih lanjut Ipi mengatakan, instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebanyak 59 keluhan, kemudian diikuti Pemprov DKI Jakarta 44 keluhan, Pemkab Bogor 31 keluhan, Pemkab Tangerang 30, dan Pemkab Subang 27.
Dari seluruh keluhan yang masuk, sebanyak 432 keluhan telah ditindaklanjuti oleh pemda, sebanyak 249 keluhan dengan status dalam proses tindak lanjut, sebanyak 176 keluhan dengan status verifikasi, dan 151 keluhan masih menunggu kelengkapan informasi yang harus dilengkapi oleh pelapor.
“Selain itu, terdapat 66 keluhan lainnya dengan status tidak ada respon dari pemda, karena telah melebihi batas waktu 7 hari kerja untuk merespon keluhan,” kata Ipi.
Sebelumnya, Polri juga telah mengumumkan menerima laporan kasus dugaan penyelewengan dana bansos Covid-19 sebanyak 107 kasus. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 21 kepolisian daerah se-Indonesia. Liputan 6
